Partai Bulan Bintang (PBB) akan tetap menggelar Muktamar V di Bangka Belitung pada 25 September-27 September 2019, meski isu perpecahan dengan beberapa ormas pendukungnya melanda partai asuhan Yusril Ihza Mahendra itu.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PBB, Afriansyah Ferry Noor, di Jakarta, Selasa, tidak menanggapi adanya isu perpecahan dengan beberapa ormas pendukungnya yang disebut sebagai wali amanah karena selama ini wali amanah dari tahun 2005-2019 tidak berbuat apa-apa ke PBB.
"Padahal di dalam AD-ART PBB kan harusnya mereka memberikan saran, pertimbangan, dan turut serta memenangkan PBB. Tapi kenyataannya wali amanah tidak melaksanakan hal itu," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Ketika wali amanah menarik dukungan, pihaknya sudah menerima hal tersebut karena selama 14 tahun, PBB tidak pernah diberikan saran, pertimbangan, apalagi ikut memenangkan.
"Ini mereka malah menenggelamkan PBB. Jadi kami merasa bahwa keputusan wali amanah undur diri dari PBB sudah benar karena selama ini mereka juga tidak berbuat apa-apa untuk PBB," paparnya.
Ferry menambahkan, wali amanah PBB itu sendiri terdiri dari beberapa ormas pendiri partai yang orang-orangnya adalah perwakilan dari beberapa ormas, bukan ormasnya.
"Jadi perlu diketahui bawah di dewan dakwah itu banyak kader-kader partai lain. Jadi mereka bukan mutlak pengusung maupun pendukung PBB, itu yang kita rasakan. Jadi kalau mereka tarik diri dan mau buat partai baru itu lebih baik, karena bisa berkompetisi," tuturnya.
Ferry pun menegaskan, dengan langkah yang dilakukan para wali amanah tersebut, pihaknya tak gentar. Bahkan, mulai 25 September hingga 27 September mendatang, PBB akan menggelar Muktamarnya yang kelima.
"Dalam muktamar itu sendiri, Yusril Ihza Mahendra kembali mendapat dukungan dari 514 cabang dan 34 DPW," kata Ferry.
Dalam muktamar itu sendiri, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan langsung membuka kegitan tersebut. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini akan didampingi oleh beberapa menteri kabinet kerja.
Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, juga dijadwalkan akan hadir dalam muktamar yang digelar di Bangka Belitung. Beberapa sekjen partai politik pendukung Jokowi, juga direncanakan akan memenuhi undangan PBB.
Baca juga: Yusril Ihza: Mustahil bawa sengketa pilpres ke Mahkamah Internasional
Baca juga: Yusril Ihza: caleg PBB dukung PAS itu pribadi, bukan partai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PBB, Afriansyah Ferry Noor, di Jakarta, Selasa, tidak menanggapi adanya isu perpecahan dengan beberapa ormas pendukungnya yang disebut sebagai wali amanah karena selama ini wali amanah dari tahun 2005-2019 tidak berbuat apa-apa ke PBB.
"Padahal di dalam AD-ART PBB kan harusnya mereka memberikan saran, pertimbangan, dan turut serta memenangkan PBB. Tapi kenyataannya wali amanah tidak melaksanakan hal itu," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Ketika wali amanah menarik dukungan, pihaknya sudah menerima hal tersebut karena selama 14 tahun, PBB tidak pernah diberikan saran, pertimbangan, apalagi ikut memenangkan.
"Ini mereka malah menenggelamkan PBB. Jadi kami merasa bahwa keputusan wali amanah undur diri dari PBB sudah benar karena selama ini mereka juga tidak berbuat apa-apa untuk PBB," paparnya.
Ferry menambahkan, wali amanah PBB itu sendiri terdiri dari beberapa ormas pendiri partai yang orang-orangnya adalah perwakilan dari beberapa ormas, bukan ormasnya.
"Jadi perlu diketahui bawah di dewan dakwah itu banyak kader-kader partai lain. Jadi mereka bukan mutlak pengusung maupun pendukung PBB, itu yang kita rasakan. Jadi kalau mereka tarik diri dan mau buat partai baru itu lebih baik, karena bisa berkompetisi," tuturnya.
Ferry pun menegaskan, dengan langkah yang dilakukan para wali amanah tersebut, pihaknya tak gentar. Bahkan, mulai 25 September hingga 27 September mendatang, PBB akan menggelar Muktamarnya yang kelima.
"Dalam muktamar itu sendiri, Yusril Ihza Mahendra kembali mendapat dukungan dari 514 cabang dan 34 DPW," kata Ferry.
Dalam muktamar itu sendiri, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan langsung membuka kegitan tersebut. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini akan didampingi oleh beberapa menteri kabinet kerja.
Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, juga dijadwalkan akan hadir dalam muktamar yang digelar di Bangka Belitung. Beberapa sekjen partai politik pendukung Jokowi, juga direncanakan akan memenuhi undangan PBB.
Baca juga: Yusril Ihza: Mustahil bawa sengketa pilpres ke Mahkamah Internasional
Baca juga: Yusril Ihza: caleg PBB dukung PAS itu pribadi, bukan partai
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019