Sebanyak 500 ribu URL (Uniform Resource Locator) atau alamat website terdeteksi menyebar hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi di Papua dan Papua Barat sehingga layanan internet di daerah itu masih dibatasi.
"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Menteri Kominfo Rudiantara di Padang, Senin.
Ia menyebut pemulihan akses akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi di Papua terkini dan Papua Barat terkini.
Ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten di Papua Barat yang saat ini masih dibatasi akses internetnya.
"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahas skenario pemulihan itu," ujarnya.
Saat ini menurutnya sudah ada tim yang menilai situasi Papua terkini. Jika memang sudah kondusif, akan dipulihkan per daerah.
Situasi yang tidak kondusif terjadi di Papua dan Papua Barat akibat aksi demonstrasi yang berlangsung anarkis.
Untuk meredam situasi pemerintah membatasi akses internet di daerah itu.
Baca juga: Polda Papua Barat rillis data kerusakan akibat kerusuhan
Baca juga: Papua Terkini - Kapolri dalami keterlibatan organisasi asing dalam ricuh di Papua
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Menteri Kominfo Rudiantara di Padang, Senin.
Ia menyebut pemulihan akses akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi di Papua terkini dan Papua Barat terkini.
Ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten di Papua Barat yang saat ini masih dibatasi akses internetnya.
"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahas skenario pemulihan itu," ujarnya.
Saat ini menurutnya sudah ada tim yang menilai situasi Papua terkini. Jika memang sudah kondusif, akan dipulihkan per daerah.
Situasi yang tidak kondusif terjadi di Papua dan Papua Barat akibat aksi demonstrasi yang berlangsung anarkis.
Untuk meredam situasi pemerintah membatasi akses internet di daerah itu.
Baca juga: Polda Papua Barat rillis data kerusakan akibat kerusuhan
Baca juga: Papua Terkini - Kapolri dalami keterlibatan organisasi asing dalam ricuh di Papua
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019