Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena akan memajukan daerah dan mengangkat martabat masyarakat setempat.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN), Jacobus Kumis, mengatakan hal itu pada acara Seminar Nasional dan Rakernas I Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN), di Jakarta, Jumat.
Hadir pada seminar tersebut antara lain perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, perwakilan Menko Polhukam, anggota DPR RI dari daerah pemilihan di Kalimantan, serta beberapa bupati di Kalimantan.
"Kami masyarakat adat Dayak akan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, kami meminta pemerintah untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak," kata Jacobus.
Menurut Jacobus, setelah nantinya ibu kota negara pindah ke Kalimantan, pemerintah jangan sampai menjadikan masyarakat Dayak hidup sulit di daerahnya sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Jacobus juga meminta kepada pemerintah untuk memilah-milah lokasi lahan yang akan menjadi ibu kota negara, seperti ring satu, ring dua, ring tiga, dan seterusnya. "Dalam wilayah ibu kota negara itu, juga kami minta ada lahan masyarakat adat Dayak yang tidak dibebaskan dan merupakan lahan mandiri masyarakat adat, meskipun lokasinya sudah di ring kesekian," katanya.
Di sisi lain, Jacobus mengingatkan para intelektual masyarakat Dayak untuk kreatif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. "Para intelektual masyarakat Dayak jangan diam saja, tunjukkan kreativitas dan kontribusinya pada pembangunan nasional," katanya.
Jacobus juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak yang sudah maju dan menjadi tokoh, misalnya kepala daerah, anggota dewan, cendekiawan, agar membantu pendidikan masyarakat Dayak lainnya, minimal sampai tamat SMA. "Kalau masyarakat Dayak banyak yang cerdas maka bisa membangun Indonesia di daerahnya," katanya.
Sementara itu, mantan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, Nyelong Simon, mengatakan masyarakat adat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Dalam menyikapi rencana pemindahan ibu kota, menurut dia, masyarakat adat Dayak harus bisa memetakan potensi diri masyarakat dan daerahnya. "Potensi diri itu yang akan dikembangkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan program Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan, sehingga masyarakat Dayak nantinya dapat berperan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif," katanya.
Nyelong mengingatkan masyarakat Dayak harus aktif bekerja mengembangkan potensi diri dan menyikapi perkembangan zaman, agar dapat bertahan menghadapi tantangan zaman.
Sementara itu, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Imron, menjelaskan Bappenas sudah melakukan kajian terhadap tiga opsi lokasi bakal ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
"Hasil kajian tersebut belum ada lokasi yang memiliki keunggulan. Ketiga lokasi itu juga memiliki karakteristik masing-masing dan masih ada kelemahan," katanya. Hasil kajian itu, kata Imron, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden meminta agar digali lagi potensi lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN), Jacobus Kumis, mengatakan hal itu pada acara Seminar Nasional dan Rakernas I Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN), di Jakarta, Jumat.
Hadir pada seminar tersebut antara lain perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, perwakilan Menko Polhukam, anggota DPR RI dari daerah pemilihan di Kalimantan, serta beberapa bupati di Kalimantan.
"Kami masyarakat adat Dayak akan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, kami meminta pemerintah untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak," kata Jacobus.
Menurut Jacobus, setelah nantinya ibu kota negara pindah ke Kalimantan, pemerintah jangan sampai menjadikan masyarakat Dayak hidup sulit di daerahnya sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Jacobus juga meminta kepada pemerintah untuk memilah-milah lokasi lahan yang akan menjadi ibu kota negara, seperti ring satu, ring dua, ring tiga, dan seterusnya. "Dalam wilayah ibu kota negara itu, juga kami minta ada lahan masyarakat adat Dayak yang tidak dibebaskan dan merupakan lahan mandiri masyarakat adat, meskipun lokasinya sudah di ring kesekian," katanya.
Di sisi lain, Jacobus mengingatkan para intelektual masyarakat Dayak untuk kreatif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. "Para intelektual masyarakat Dayak jangan diam saja, tunjukkan kreativitas dan kontribusinya pada pembangunan nasional," katanya.
Jacobus juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak yang sudah maju dan menjadi tokoh, misalnya kepala daerah, anggota dewan, cendekiawan, agar membantu pendidikan masyarakat Dayak lainnya, minimal sampai tamat SMA. "Kalau masyarakat Dayak banyak yang cerdas maka bisa membangun Indonesia di daerahnya," katanya.
Sementara itu, mantan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, Nyelong Simon, mengatakan masyarakat adat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Dalam menyikapi rencana pemindahan ibu kota, menurut dia, masyarakat adat Dayak harus bisa memetakan potensi diri masyarakat dan daerahnya. "Potensi diri itu yang akan dikembangkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan program Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan, sehingga masyarakat Dayak nantinya dapat berperan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif," katanya.
Nyelong mengingatkan masyarakat Dayak harus aktif bekerja mengembangkan potensi diri dan menyikapi perkembangan zaman, agar dapat bertahan menghadapi tantangan zaman.
Sementara itu, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Imron, menjelaskan Bappenas sudah melakukan kajian terhadap tiga opsi lokasi bakal ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
"Hasil kajian tersebut belum ada lokasi yang memiliki keunggulan. Ketiga lokasi itu juga memiliki karakteristik masing-masing dan masih ada kelemahan," katanya. Hasil kajian itu, kata Imron, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden meminta agar digali lagi potensi lainnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019