Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perekaman KTP elektronik telah mencapai hampir 99 persen, di seluruh wilayah di Indonesia.
"Ya sekarang itu sudah hampir 99 persen perekaman KTP elektronik," kata Tjahjo dijumpai di lokasi Kongres V PDIP, di Bali, Jumat.
Politisi PDIP itu mengatakan di sejumlah daerah seperti Papua, memang ada kendala geografis serta kultur masyarakat. Namun pihaknya melalui Dukcapil, terus berusaha menuntaskan perekaman KTP elektronik ini.
Dia mengatakan terkait adanya wilayah yang kehabisan blanko KTP elektronik, maka daerah tersebut harus memiliki inisiatif untuk mengambilnya ke pusat.
"Yang aktif mengambil ke pusat itu seperti Bogor, Tanggerang, ada beberapa juga daerah di Jawa Timur. Kadang yang dekat pun seperti Bekasi, kalau habis kenapa tidak langsung inisiatif ambil saja ke Dukcapil pusat, kalau menunggu proses pengiriman kan lama," jelas dia.
Dia menekankan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan penambahan anggaran bagi keperluan KTP elektronik untuk tahun angGaran 2020. Jumlah anggaran tersebut, menurutnya, telah mengalami peningkatan.
Baca juga: Kemendagri: Masyarakat agar berhati-hati memberikan data kependudukan diri
Baca juga: Kemendagri laporkan kasus jual-beli data penduduk ke Polri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Ya sekarang itu sudah hampir 99 persen perekaman KTP elektronik," kata Tjahjo dijumpai di lokasi Kongres V PDIP, di Bali, Jumat.
Politisi PDIP itu mengatakan di sejumlah daerah seperti Papua, memang ada kendala geografis serta kultur masyarakat. Namun pihaknya melalui Dukcapil, terus berusaha menuntaskan perekaman KTP elektronik ini.
Dia mengatakan terkait adanya wilayah yang kehabisan blanko KTP elektronik, maka daerah tersebut harus memiliki inisiatif untuk mengambilnya ke pusat.
"Yang aktif mengambil ke pusat itu seperti Bogor, Tanggerang, ada beberapa juga daerah di Jawa Timur. Kadang yang dekat pun seperti Bekasi, kalau habis kenapa tidak langsung inisiatif ambil saja ke Dukcapil pusat, kalau menunggu proses pengiriman kan lama," jelas dia.
Dia menekankan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan penambahan anggaran bagi keperluan KTP elektronik untuk tahun angGaran 2020. Jumlah anggaran tersebut, menurutnya, telah mengalami peningkatan.
Baca juga: Kemendagri: Masyarakat agar berhati-hati memberikan data kependudukan diri
Baca juga: Kemendagri laporkan kasus jual-beli data penduduk ke Polri
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019