Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, tidak akan kompromi atau negosiasi dalam penegakan aturan untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang pusat kota Garut untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat.
"Kalau aturan itu bukan buat dinegosiasi tapi untuk ditegakkan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Hendra S Gumilar di sela-sela penertiban PKL di Jalan Ahmad Yadi, Garut, Jumat.
Ia menuturkan, Satpol PP Garut memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah (perda) salah satunya tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3) kota untuk memberikan kenyamanan masyarakat.
PKL yang berada di kawasan jalan protokol di Garut, kata dia, telah melanggar perda sehingga perlu diperingati dan ditertibkan, hingga penindakan tindak pidana ringan (tipiring) dengan sanksi denda.
"Bahu jalan tidak boleh digunakan berjualan, selain peruntukannya itu yang kita tindak," katanya.
Ia menyampaikan, jalur di kawasan perkotaan memang banyak berdiri PKL sehingga perlu upaya untuk penertiban tanpa harus terjadi bentrokan.
Satpol PP Garut, kata dia, akan melakukan penertiban secara bertahap, diawali di kawasan pertigaan jalan sekitar Bank BJB dan BRI di Jalan Ahmad Yani.
"Semua serba bertahap, melakukan penertiban tanpa harus bentrokan," katanya.
Upaya pemerintah menertibkan PKL itu mendapatkan dukungan sejumlah masyarakat Garut, dan berharap penertiban dilakukan secara terus menerus.
Seorang warga Garut, Firman mengatakan, kondisi jalanan di kawasan perkotaan Garut cukup semrawut dengan banyaknya PKL di pinggiran jalan bahkan di atas trotoar.
Menurut dia, keberadaan PKL telah mengganggu pejalan kaki karena trotoarnya digunakan untuk berjualan, bahkan ada juga pedagang yang berjualan di badan jalan.
"Kami harap segala tindakan yang melanggar aturan harus ditertibkan untuk kenyamanan bersama," katanya.
Baca juga: Kejaksaan dalami kasus dugaan korupsi di DPRD Garut
Baca juga: Polisi periksa pedagang terduga penganiaya anggota Satpol PP Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kalau aturan itu bukan buat dinegosiasi tapi untuk ditegakkan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Hendra S Gumilar di sela-sela penertiban PKL di Jalan Ahmad Yadi, Garut, Jumat.
Ia menuturkan, Satpol PP Garut memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah (perda) salah satunya tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3) kota untuk memberikan kenyamanan masyarakat.
PKL yang berada di kawasan jalan protokol di Garut, kata dia, telah melanggar perda sehingga perlu diperingati dan ditertibkan, hingga penindakan tindak pidana ringan (tipiring) dengan sanksi denda.
"Bahu jalan tidak boleh digunakan berjualan, selain peruntukannya itu yang kita tindak," katanya.
Ia menyampaikan, jalur di kawasan perkotaan memang banyak berdiri PKL sehingga perlu upaya untuk penertiban tanpa harus terjadi bentrokan.
Satpol PP Garut, kata dia, akan melakukan penertiban secara bertahap, diawali di kawasan pertigaan jalan sekitar Bank BJB dan BRI di Jalan Ahmad Yani.
"Semua serba bertahap, melakukan penertiban tanpa harus bentrokan," katanya.
Upaya pemerintah menertibkan PKL itu mendapatkan dukungan sejumlah masyarakat Garut, dan berharap penertiban dilakukan secara terus menerus.
Seorang warga Garut, Firman mengatakan, kondisi jalanan di kawasan perkotaan Garut cukup semrawut dengan banyaknya PKL di pinggiran jalan bahkan di atas trotoar.
Menurut dia, keberadaan PKL telah mengganggu pejalan kaki karena trotoarnya digunakan untuk berjualan, bahkan ada juga pedagang yang berjualan di badan jalan.
"Kami harap segala tindakan yang melanggar aturan harus ditertibkan untuk kenyamanan bersama," katanya.
Baca juga: Kejaksaan dalami kasus dugaan korupsi di DPRD Garut
Baca juga: Polisi periksa pedagang terduga penganiaya anggota Satpol PP Garut
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019