Cirebon (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyarankan pemerintah memperkuat langkah mitigasi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk mencegah terjadinya kasus dugaan keracunan, termasuk di Cirebon, Jabar.
Ia menyebutkan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa daerah, menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan sejak tahap awal.
“Ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, Presiden juga sudah merespons. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan dari seluruh prosesnya, mulai dari memasak, distribusi, penyajian, sampai menunya,” ujarnya di Cirebon, Rabu.
Ia menjelaskan penanganan kasus ini sejatinya berkaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, seperti puskesmas dan rumah sakit.
Sedangkan, kata dia, evaluasi terhadap dapur serta pengelolaan makanan berada di lembaga khusus di tingkat pusat.
Meski begitu, Ono menilai pemerintah di tingkat daerah tetap harus dilibatkan dalam pengawasan terutama dalam proses mitigasi agar pencegahan dilakukan sejak dini, bukan hanya setelah kasus terjadi.
Ia menyebutkan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tidak memiliki kewenangan teknis langsung dalam penyelenggaraan program MBG.
Namun, kata dia, lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan dan dorongan agar setiap kejadian segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Sehingga pengawasan itu tidak hanya pada saat kejadian, tetapi kita melakukan mitigasi, sehingga pencegahan terhadap situasi keracunan itu tidak terjadi,” katanya.
