Menteri PKP dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ajak masyarakat jauhi rentenir

Selain itu juga menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada 20 orang yang memanfaatkan KPR FLPP dari Bank BJB.

Menteri PKP berharap dengan "Pembiayaan Home" masyarakat bisa meningkat perekonomiannya dan bisa menghuni rumah subsidi yang layak dan berkualitas.

"Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar ada karpet merah untuk masyarakat di bidang perumahan, dan kami laksanakan lewat BPHTB dan PBG gratis. Ada sekitar 26 juta RTLH yang perlu direnovasi dan jumlahnya di Jabar cukup banyak dan saya yakin KDM bisa membuat perubahan mendasar di Jabar lewat program perumahan," katanya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ada beberapa hal khususnya di Jawa Barat, yang terlewatkan dalam pengelolaan pembangunan perumahan, yakni kebutuhan rumah meningkat namun tanah semakin sempit.

"Lewat pembiayaan mikro perumahan nanti masyarakat yang sudah memiliki tanah atau RTLH namun ingin membangun dan merenovasi rumah bisa menggunakan "Pembiayaan Home" dengan angsuran yang ringan. Ini harus benar-benar dimanfaatkan," katanya.

Dirut PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero), Ananta Wiyogo menjelaskan, pihaknya terus menyediakan bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Dulu (pengajuan pinjaman) pembiayaan masyarakat prosesnya lama dan syaratnya rumit, sehingga masyarakat terjebak rentenir seperti "Bank Emok" yang menawarkan proses pinjaman uang cepat namun bunga mencekik sehingga memperburuk ekonomi keluarga," katanya.

Saat ini PT SMF bersama Menteri PKP dan PNM serta Pemprov Jabar dan Bank BJB membawa semangat Presiden Prabowo Subianto guna mengentaskan rentenir. Kini proses pencairan dana pinjaman lewat "Pembiayaan Home" hanya tiga hari.

"Pembiayaan Home hadir sebagai harapan baru dan solusi nyata bagi masyarakat. Sebelumnya di Majalengka prosesnya 5 hari dan sekarang bisa lebih cepat hanya tiga hari," katanya.