Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membahas penataan layanan angkutan perkotaan eksisting di daerah tersebut.
"Pembahasan ini dilakukan sebelum berlangsungnya rencana penyelenggaraan layanan angkutan umum massal dengan skema membeli layanan atau buy the service (BTS)," kata Plt Kepala BPTJ Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Suharto menyampaikan pada rute Cibinong - Ciparigi - Warung Jambu masih banyak terdapat angkutan kota dan pedesaan yang jumlahnya ribuan.
Tidak hanya itu dari Ciawi sampai dengan Cisarua atau puncak terdapat kurang lebih 450 angkot yang semua perizinannya ada di Propinsi Jawa Barat dan melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).
"Prinsip kita adalah menggeser layanan angkutan tersebut, bukan menggusur. Layanan angkutan umum dengan skema BTS yang sifatnya trunk line atau layanan langsung akan maksimal manakala feedernya berupa angkot telah tertata dengan baik," terang Suharto.
Sampai dengan saat ini, lanjut Suharto, angkot-angkot tersebut belum terdistribusi dengan baik. Sehingga diperlukan mitigasi, kesiapan feeder serta penataan jaringan trayeknya.
"Teman-teman dari provinsi dan kabupaten tengah melakukan penataan. Jika penataan ini selesai akan didiskusikan kembali langkah selanjutnya", jelas Suharto.
Layanan BTS merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadirkan angkutan umum massal yang modern di perkotaan.
"Hal ini mengingat BTS mempunyai standar pelayanan minimal yang tinggi dan teknologi yang canggih sehingga penggunanya dapat memonitor perjalanan secara realtime dengan menggunakan system pembayaran non tunai (cashless)," ucapnya.
