"WTP itu diraih berkat peran DPRD sangat eksis, terutama dalam fungsi pengawasan," kata Irfan saat Rapat Paripurna Istimewa tentang penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI LKPD Jabar Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD dan Gubernur Jabar di Bandung, Selasa.
Ia menuturkan Jabar dianggap telah menyajikan secara wajar semua berkas laporan dalam LKPD 2013 sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan.
Keberhasilan pemerintah itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar dalam menjalankan fungsinya di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran.
"Menurut undang-undang 32 penyelenggara pemerintahan itu Gubernur dan DPRD. Diraihnya WTP merupakan bukti kinerja DPRD Jabar telah sesuai koridor," katanya.
Terkait sejumlah rekomendasi perbaikan LKPD dari BPK, kata Irfan, DPRD akan mendorong dan mengawasi Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera memperbaiki LKPD tersebut.
Ia menegaskan DPRD Jabar akan terus melakukan berbagai langkah untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"DPRD Jabar akan mendorong penuh upaya Pemprov dalam memperbaiki LKPD, dan mendukung pemerintahan yang bersih," kata politisi Partai Demokrat itu.
Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan masih terdapat sejumlah masalah yang harus dievaluasi dalam LKPD Jabar 2013.
"Kami memandang perlu adanya evaluasi atas LKPD ini, agar ke depan tidak terulang kembali," kata Agung. ***1***
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.