Pemerintah Pusat sudah salurkan dana Rp1,8 triliun untuk gempa Cianjur

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat dana bantuan gempa yang sudah disalurkan Pemerintah Pusat untuk puluhan ribu warga penyintas gempa Cianjur sebanyak tiga tahap sekitar Rp1,8 triliun dan menunggu pencairan tahap IV yang baru diajukan.  

Kepala Bidang Rehab Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Nurzein di Cianjur, Jumat mengatakan untuk proses pencairan bantuan stimulan tahap IV menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati sambil menunggu pencairan tahap I, II dan III tuntas seluruhnya.

Baca juga: BPBD Cianjur perketat pencairan uang bantuan Pemerintah Pusat

"Setelah SK Bupati keluar, langsung diajukan ke pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian terkait sebelum dicairkan ke rekening warga penyintas gempa Cianjur," katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki BPBD Cianjur, total bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi 21 November 2022, sebanyak 62 ribu terdiri dari rusak berat, sedang, dan ringan tersebar di sejumlah kecamatan terdampak seperti Cugenang, Cianjur, Pacet dan Warungkondang.

Untuk data rumah rusak berat sebanyak 22.267 unit, 8.000 di antaranya sudah tuntas diperbaiki dan sisanya masih dalam proses dengan rincian 14 ribu rumah perkembangannya sudah mendekati 80 persen dan di bawah 80 persen sekitar beberapa ratus rumah, sedangkan yang rusak sedang sekitar belasan ribu sudah tuntas diperbaiki.

"Untuk rusak sedang dan ringan, rata-rata dilakukan secara mandiri dan sebagian besar sudah tuntas sejak beberapa bulan terakhir, warga penyintas penerima bantuan stimulan mencairkan uang bantuan sebanyak dua kali sesuai progres pembangunan," katanya.

Nurzein menjelaskan, akibat gempa Cianjur tercatat 496 kepala keluarga di tujuh desa di Kecamatan Cugenang dan Cianjur, terpaksa direlokasi ke kecamatan lain karena perkampungan mereka terletak di pusat gempa atau patahan Cugenang, dimana rumah relokasi dibangunkan pemerintah pusat.