"Saya setuju dengan Perda miras ini akan menjadi kado terbaik untuk masyarakat Cianjur. saya jamin sebelum habis masa jabatan dewan akan terlaksana," katanya, Rabu.
Dia mengatakan, rancangan perda (Raperda) tersebut telah masuk ke badan legislatif. Sehingga pihaknya akan mempertanyakan sejauh mana pengkajian Raperda yang sudah dilakukan badan legislatif agar dapat ditindaklanjuti.
"Membuat perda itu tidak mudah karena ada prosesnya dan drafnya sudah masuk. Kami akan menggelar acara untuk mempansuskan perda miras tersebut," tandasnya.
Semenetara itu, sejumlah ormas islam di Cianjur, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa) mendesak DPRD Cianjur untuk segera mengesahkan peraturan tentang minuman keras (miras).
Hal tersebut disampaikan ratusan orang yang mendatangi kantor DPRD Cianjur di Jalan Abdulah Bin Nuh. Massa mencatat dua tahun rencana pengesahan perda tersebut hanya janji belaka. Bahkan janji tersebut, terakhir disampaikan bulan Juli, namun tidak kunjung disahkan.
"Selama ini kami merasa tenang karena raperda sudah dibahas bersama eksekutif pada 2012. Tinggal disahkan legisltiv. Namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan," kata Ketua FPI Cianjur, Awaludin Asgar.
Perda miras tersebut, tambah dia, sangat dibutuhkan di Cianjur karena peredaran miras semakin marak. Bahkan penjualan miras oplosan semakin menjamur di sejumlah titik dengan berkedok kios jamu.
"Keberadaan kios miras berkedok kios jamu dan miras oplosan itu, menjamur di berbagai wilayah Cianjur kota dan pinggiran kota. Kios-kios tersebut dibekingi aparat," ucapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pihak legislativ segera menetapkan perda miras tersebut, guna memberantas peredaran miras yang semakin meluas dan merajalela di Cianjur.
Mereka mengancam jika dalam waktu dekat perda tersebut tidak kunjung diberlakukan, massa ormas islam di Cianjur, tidak akan segan-segan memberantasnya dengan cara melakukan sweeping kios miras berkedok kios jamu itu.***2***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.