"Sepuluh persen APBD Jawa Barat pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah kesehatan di Jawa Barat," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Kota Bandung, Jumat.
Oleh karena itu, lanjut dia, dalam Raperda Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) pihaknya akan disinergikan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui Jamkesmas dan Jamkesda.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi Raperda Prakarsa DPRD tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Dan terakhir kami dari Komisi E melakukan sosialsiasi di Kantor Badan Koordinasi Pemerintah Provinsi (BKPP) di Wilayah Garut dan Purwakarta," katanya.
Total anggaran untuk program kesehatan di Provinsi Jawa Barat selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2013 Pemprov Jabar menganggarkan dana untuk kesehatan sekitar 9,14 persen dari total APBD Jabar sebesar Rp12 triliun yakni sebesar Rp1,1 triliun.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati, di Bandung, Kamis menuturkan pada tahun 2012 total anggaran kesehatan di Jabar mencapai 10,3 persen dari APBD.
"Dan untuk anggaran tahun ini, belum fix karena masih menungu pengajuan program. Mungkin, maksud Pak Gubernur 9,3 persen itu belum termasuk anggaran untuk tiga rumah sakit milik provinsi,'' kata Alma.
Menurut dia, anggaran kesehatan tahun ini masih diarahkan untuk menyelesaikan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum selesai tahun lalu.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.