"Mengapa kita fokus ke beras, karena harga beras ini andilnya cukup besar terhadap inflasi di Jabar," kata Ketua Forum Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah (FKPID) Jabar Ferry Sofwan Arif, di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Ia menuturkan, saat ini di Provinsi Jabar sedang musim tanam dan ada kelompok masyarakat yang tadinya menyimpan beras namun kini sudah tidak memiliki lagi sehingga harus kembali menanam.
FKPID Jabar, kata dia, berharap untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokoknya khususnya beras pihaknya menyatakan pendistribusian raskin pada 1,3 juta rumah tangga sasaran harus lancar.
"Saat ini persediaan beras di Bulog dan gudang pedagang beras bagi masyarakat umum menurut dia masih tersedia. Harapan kami, kalaupun ada kenaikan harganya masih wajar dan bisa ditoleransi daya beli masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, dalam sebulan terakhir, kenaikan harga beras di Kota Bandung mencapai Rp100 sedangkan di kota lain paling tinggi mencapai Rp7.500.
"Sementara itu, angka tertinggi di kami 8100 per kilo khusus untuk beras medium IR 64. Kami meminta teman-teman di daerah, langsung melakukan koordinasi dengan daerah yang menghasilkan yang masih punya beras di gudang masing-masing jika permintaan beras tinggi," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta jika ada kenaikan harga di pasar maka Disperindag kabupaten/kota agar segera mengajukan pada 7 Sub Divre Bulog yang tersebar di Jabar untuk melakukan operasi beras di pasar.
Sementara itu, Dewan Pengarah FKID Jawa Barat Lucky Fathul Azis Hadibrata menyatakan komoditas yang memiliki andil terbesar dalam inflasi di Provinsi Jabar selama dua bulan terakhir inflasi adalah beras dan bahan makanan.
Lucky menuturkan, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti cabe merah memang harus diantisipasi dalam dua bulan terakhir ini karena memiliki andil inflasi hingga 50 persen.
Pihaknya menilai, langkah pemasangan papan harga elektronik di tujuh kabupaten/kota menurut dia adalah salah satu cara pihaknya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terkait inflasi.
"Mudah-mudahan papan harga elektronik, 2013 sudah terpasang di tujuh kabupaten/kota sebagai benchmark harga di masing-masing kota tersebut,¿ katanya.
Menurut Lucky, setelah berjalan keberadaan
papan harga elektronik ini akan dievaluasi apakah memberikan manfaat serta dapat mengendalikan inflasi atau tidak.***2***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.