ANTARAJAWABARAT.com,2/9 - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Prof Dr Ir Rudi Rubiandini mengatakan kebijakan pengurangan subsidi bukan hal yang mudah dilakukan, namun perlu dilaksanakan demi kepentingan yang lebih besar.
Hasil pengurangan subsidi ini akan digunakan antara lain bagi pembangunan infrastruktur energi yang dibutuhkan bagi keamanan distribusi dan suplai energi dalam jangka panjang , katanya dalam Temu Masyarakat di Hamburg, demikian keterangan dari KJRI Hamburg yang diterima ANTARA London, Minggu.
Acara yang diadakan KJRI Hamburg bekerjasama dengan Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) dihadiri sekitar 50 orang, yang terdiri dari para mahasiswa, dosen, kelompok think tank, masyarakat setempat dan staf KJRI Hamburg.
Wakil Menteri ESDM pada kesempatan tersebut menyampaikan pemaparan dengan tema "Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia".
Konjen RI Hamburg, M. Estella Anwar Bey dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri ESDM yang saat kunjungan transit di Hamburg dari Konferensi energi ONS di Stavanger, Norwegia.
Rudi didampingi Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Rida Mulyana, dan menyambut baik tema yang disampaikan karena merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dunia.
Tema energi juga relevan dengan perkembangan di Jerman, mengingat Jerman memiliki sumber enegi yang sangat terbatas, namun setelah peristiwa Fukushima, Jerman menyatakan akan menutup energi nuklirnya pada 2020, dan menetapkan kebijakan yang akan menggunakan setidaknya sebesar 80 persen energi terbarukan pada 2050, seperti tenaga angin, hidro, photovoltaic solar (tenaga surya), geothermal (panas bumi), dan biomass.
Dalam paparannya, Wamen ESDM Rudi Rubiandini, menyampaikan kebijakan yang melanjutkan rencana-rencana sebelumnya, dengan priotitas bidang energi. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu 248 juta, tentunya memiliki kebutuhan energi yang sangat besar dan terus mengalami peningkatan.
Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang baik dan memiliki iklim investasi yang menarik dengan nilai sekitar 27 miliar dan relatif meningkat tiap tahun.
Penghasilan energi dan mineral masih merupakan tulang punggung ¿ ekonomi Indonesia, dengan persentase sebesar 28 persen atau senilai 41,9 miliar dolar AS dari total pendapatan nasional dan 20 persen atau senilai 29,6 milyar dollar AS dari pendapatan nasional berasal dari sektor minyak dan gas (migas).
Perkembangan industri minyak dan gas Indonesia telah mengalami perubahan dari dominasi minyak bumi ke gas bumi, namun tahun 2012 ke depan akan menjadi titik balik produksi migas Indonesia.
Indonesia menghadapi tantangan dimana meskipun terdapat peningkatan investasi yang cukup besar, termasuk di bidang energi, namun subsidi Pemerintah terhadap BBM, BBN, LPG, dan listrik sangat besar, bahkan disaat harga migas dunia mengalami kenaikan.
Sayangnya, subsidi tersebut tidak dinikmati secara merata oleh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan.
Pertambahan jumlah kendaraan di Indonesia sebesar 800 ribu per tahun, sehingga konsumsi BBM setiap tahunnya mencapai 60-66 juta Kilo liter, dan 64 persen dari konsumsi BBM tersebut BBM bersubsidi.
Ketidakmerataan ini juga dialami dalam hal kesediaan energi listrik di Indonesia, dimana penggunaan listrik Indonesia masih sebesar 72 persen, dengan presentase sebesar 90 persen-nya berada di Jakarta. Infrastruktur energi juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, telah ditetapkan suatu kebijakan penghematan BBM bersubsidi yang sudah dimulai per-Juni 2012 dengan larangan bagi kantor-kantor instansi pemerintah di Jakarta untuk menggunakan BBM bersubsidi.
Diharapkan September mendatang dapat diterapkan di seluruh kantor pemerintah di wilayah Jawa-Bali, dan secara bertahap tahun-tahun selanjutnya oleh masyarakat yang lebih luas.
Sedangkan, untuk program pemenuhan kebutuhan daya listrik, program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I ditargetkan akan dapat terpenuhi dan mulai beroperasi pada 2014, sedangkan proyek 10.000 MW tahap II ditargetkan rampung pada 2018. Indonesia juga akan menerapkan kebijakan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi mineral.
Sejak Mei 2012, Indonesia tidak lagi menjual bijih nikel, bijih tembaga dan bijih bauksit. Perusahaan hilirisasi telah berkembang jumlahnya menjadi 185 buah.
Sebagaimana kecenderungan global dan keterbatasan sumber energi fosil, Indonesia berusaha mengembangkan penggunaan energi terbarukan, seperti geothermal (panas bumi), biomassa, tenaga surya dan bayu (angin), serta kerjasama dengan kementerian lain untuk mendorong pengolahan bahan bakar nabati (BBN).
Dikatakannya pengembangan EBT juga memiliki beberapa tantangan antara lain dari segi harga, pendanaan dan masalah lahan.
Selama ini harga energi khususnya listrik yang dikembangkan dari bahan bakar energi baru terbarukan (EBT) dibeli terlalu murah sehingga kurang menggairahkan investor dan kalah bersaing dengan BBM yang bersubsidi sangat besar.
Oleh karena itu sekarang diterapkan Feed In Tariff (FIT) yang wajib diterima. Sebagai contoh, harga 10-17 sen per KWh wajib diterima oleh PLN.
Paparan Wamen ESDM tersebut disambut antusias oleh peserta yang terlihat dari banyaknya jumlah pertanyaan, pandangan dan komentar.
Sebagian besar menyampaikan pandangan positifnya karena dibandingkan dengan kondisi di Jerman, Indonesia juga melaksanakan kebijakan searah untuk menyukseskan pemanfaatan energi terbarukan.
Sebagian lainnya menyampaikan perlunya roadmap kebijakan energi Indonesia di masa depan dan perlunya sosialisasi lebih aktif dan merata mengenai pentingnya penghematan penggunaan energi di Indonesia.
Selain itu perlu digiatkan promosi kebijakan baru energi Indonesia di negara-negara maju untuk menarik investasi asing di bidang energi di Indonesia.
Diharapankan kebijakan energi Indonesia yang sekarang diterapkan dan ditargetkan untuk masa depan Indonesia dapat berjalan lancar dan terus dikembangkan.
Acara tersebut ditutup dengan ramah tamah dan makan malam bersama, sambil melaksanakan diskusi informal peserta dengan Wamen ESDM.***2*** (ZG)
antara