"Sembilan pengacara disiapkan untuk mengawal dan membela Kontingen Jabar dari aspek legal atau hukum. Semuanya memiliki basic dan pengetahuan tentang aturan keolahragaan," kata Ketua Bidang Hukum KONI Jawa Barat Agus Sihombing di Bandung, Kamis.
Menurut Agus, para pengacara tersebut berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jawa Barat. Tim advokasi tersebut, sudah melakukan penyegaran khususnya dalam menangani permasalahan dalam pertandingan.
Menurut Agus, tim advokat tersebut akan disebar dan mendampingi seluruh cabang olahraga, terutama dalam penyelesaian beberapa permasalahan, salah satunya tentang mutasi atlet.
"Mutasi atlet masih sangat krusial, dan Jabar ada satu kasus kepindahan atlet yang belum tuntas. Selain itu tim advokasi itu juga akan mendampingi cabang olahraga saat melakukan pengaduan ke Dewan Hakim pada PON XVIII," kata Agus Sihombing yang juga salah satu Dewan Hakim utusan Jawa Barat.
Agus menyebutkan, masalah legal merupakan salah satu yang kemungkinan dimainkan oleh kontingen untuk melakukan psywar kepada kontingen lainnya.
"Jangan salah, masalah legal pasti akan digunakan untuk bisa meraih target, meski kami berharap hasil pertandingan PON XVIII/2012 tidak ada yang sampai ke persidangan Dewan Hakim," katanya.
Ia menyebutkan, pengaduan ke dewan hakim dilakukan bila tidak mencapai penyelesaian di tingkat cabang olahraga masing-masing.
"Putusan dewan hakim adalah final dan tidak bisa diganggu gugat, untuk itu jangan sampai ada pertandingan yang harus diselesaikan oleh dewan hakim," katanya.
Selain itu, tim advokasi juga akan melakukan pendampingan hukum bagi atlet yang mendapatkan masalah hukum pada saat Pelatda, bertanding di PON hingga kepulangannya ke Jawa Barat.
"Pokoknya tim advokasi sebagai tim pendukung siap berkontribusi dan ikut mengantisipasi hal-hal non teknis yang bisa mengagalkan raihan target Jabar," kata Agus Sihombing menambahkan.***3***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.