Bandung (ANTARA) - Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyeimbangkan pembangunan infrastruktur fisik dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Buky di Bandung, Selasa, menilai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan penerangan selama dua tahun terakhir berjalan baik. Namun, ia meminta perhatian terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga diperkuat.
"Saatnya pemerintah tentu saja menyeimbangkan program prioritas itu terhadap sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat karena angka kemiskinan dan pengangguran kan masih lumayan cukup tinggi ya di angka sekitar memang di bawah 7 persen tapi di atas 6 persen," kata Buky.
Menurut dia, DPRD Jabar mendorong penyeimbangan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mengurangi beban anggaran pemerintah.
"Semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah akan semakin kecil," ujarnya.
Buky menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4 persen. Namun, capaian tersebut perlu diikuti penguatan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan masih ada sekitar 80 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik pada 2026.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa 'memerdekakan' seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80 ribu rakyat Jabar yang sampai hari ini belum memiliki akses listrik sehingga ketika malam dia kegelapan," kata Dedi saat peringatan HUT Ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8).
Pewarta: Ricky PrayogaEditor : Zaenal Abidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
