"Koperasi sejak Orde Baru hingga saat ini masih gini-gini juga, tidak ada kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, cenderung stagnan bahkan menurun," kata mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP di sela-sela HUT Koperasi ke-64 tahun 2011 tingkat Jawa Barat di Gedung Senbik UMKM Jabar, Selasa.
Solihin yang juga mantan Sesdalopbang pada masa Orde Baru itu menyebutkan masyarakat tidak memiliki payung hukum yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Sehingga menurut dia, terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat yang semakin kentara akibat belum adanya sistem yang tepat untuk peningkatan ekonomi rakyat.
"Jangan salahkan rakyat, pemimpinlah yang harus merasa bersalah dan harus memperbaiki. Berilah rakyat dengan program yang benar dan tidak semata untuk kepentingan semata," kata Solihin.
Pada peringatan Hari Koperasi ke-64 itu, hadir pula sejumlah tokoh dan penggerak koperasi Jabar antara lain mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, HD Sutrisno (Dirut Pasar Caringin), Iwan Sulanjana (penggerak koperasi/Partai Demokrat), Majelis Penasihat Dekopinwil Jabar H Mustopa Djamaludin serta sejumlah ketua koperasi dan mantan Kepala Dinas Koperasi di Jabar.
Para tokoh Jabar tersebut diberi kesempatan menyampaikan pengalaman dan masukannya terkait perkembangan koperasi di masa depan, termasuk menyampaikan pilihan perlu atau tidaknya kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM.
"Koperasi harus bisa menjadi payung bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Semuanya harus bergerak dan semangat koperasi harus dimurnikan lagi, Koperasi jangan mencari duit (untung) tapi harus menyejahterakan anggotanya," kata Solihin GP.
Sementara itu Manjelis Penasehat Dekopinwil Jawa Barat H Mustopa Djamaludin menyebutkan koperasi harus dikembalikan kepada ideologinya sebagai badan hukum untuk kesejahteraan anggotanya.
Selain itu ia berharap koperasi lebih fokus menggarap sektor produktif sehingga ada bisnis inti yang jelas dari koperasi. Tanpa adanya bisnis fokus dari koperasi mustahil memberikan kemajuan bagi koperasi itu.
"Sekarang banyak koperasi yang hilang fokus bisnis dan tidak memelihara pasarnya dengan baik. Akibatnya mereka terhempas tak berkembang," kata Mustopa.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat Wawan Hermawan menyebutkan, jumlah koperasi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat terlalu banyak akibat terlalu mudah persyaratan mendirikan koperasi tanpa ada kualifikasi yang jelas.
"Pendirian koperasi terlalu mudah, sehingga perlu ada revisi UU Perkoperasian agar koperasi lebih fokus. Dinas Koperasi dan UMKM hanya berwenang memberikan izin pendirian koperasi, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan meminta pertanggungjawaban koperasi, itu jelas kelemahan koperasi," kata Wawan Hermawan.
-syarif-
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.