"Bagaimana mau melaksakan program KTP bersauransi untuk seluruh warga Jabar, toh Jamkesda saja belum terjangkau semua," kata Deden Darmansyah, di Bandung, Senin.
Ia mengatakan, seharusnya jaminan kesehatan bagi warga miskin di Jawa Barat melalui Jamkesda tersebut terbebaskan pada dana APBD Jabar Tahun Anggaran 2010.
Menurutnya, tahun ini untuk Jamkesda Pemprov Jawa Barat hanya menganggarkan Rp68 miliar padahal kebutuhannya sekitar Rp215 miliar sedangkan jumlah warga Jabar berdasarkan sensus penduduk 2010 sebesar 43,021,826 jiwa.
"Warga miskin di Jabar yang terjangkau Jamkesmas dari APBN sebanyak 10,700.175 jiwa. Sedangkan warga miskin yang tidak terjangkau Jamkesmas dan harus dilayani Jamkesda sebanyak 4,3 juta jiwa. Ke 4,3 juta jiwa itu, dijangkau oleh Pemprov Jabar 40 persen dan pemkab/kota 60 persen," kata anggota Komisi A DPRD Jawa Barat ini.
Hal ini, kata Deden, berarti 4,3 juta jiwa jika dikalikan Rp10.450 (unit cost premi per jiwa warga miskin per bulan hasil kajian Dinkes Pemprov Jabar) dikalikan 12 bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin kesehatan warga miskin di Jabar Rp39,22 miliar, dengan pola 40:60, maka kewajiban Pemprov Jabar 40 persen, anggaran yang dikeluarkan Rp215,688 miliar.
"Tapi, kewajiban ini saja belum dipenuhi oleh Pemprov karena untuk Jamkesda dinkes hanya menganggarkan Rp68 miliar atau baru 30 persen dari kewajibannya.
Jadi statemen Kadinkes soal implementasi KTP berasuransi terlalu muluk . Harusnya Pemprov penuhi saja dulu kewajiban 40 persen untuk 4,3 juta warga miskin Jabar yang belum terjangkau Jamkesmas," ujarya.
Ia menyatakan, secara prinsip DPRD Jawa Barat akan mendukung 100 persen terhadap KTP Asuransi tersebut namun kewajiban pemprov untuk jamkesda harus dipenuhi dulu.
"Saya dan Fraksi PDIP akan habis-habisan mendukung program ini, tapi nampaknya Dinkes dan TAPD setengah hati dalam melaksanakan program tersebut, hal ini terbukti dengan hanya dianggarkanya 68 miliar dalam APBD 2011 dari keharusan Rp215,688 miliar," ujarnya.
Ia menambahkan, tahun ini DPRD akan menerbitkan Perda Jaminan Kesehatan masyarakat Jabar namun sayangnya Undang-undang tentang Sistem Jaminan sosial belum disahkan oleh DPR RI.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.