Bogor, 19/10 (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor, Najamuddin mengatakan, wacana pemanfaatan menara masjid sebagai menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) membutuhkan kajian lebih lanjut guna memastikan manfaatnya.

"Perlu dilakukan kajian dan 'mapping area' untuk mengetahui positif dan negatif-nya wacana ini," kata Najamuddin di Bogor, Selasa, menanggapi penolakan wali kota terkait pemanfaatan menara masjid sebagai BTS.

Menurut Najamuddin, selain kajian juga perlu dilakukan pemetaan lokasi mana saja yang layak dijadikan BTS agar tidak terjadi kesenjangan antarmasjid.

Najamuddin mengatakan, pihaknya tidak ingin serta merta mendukung atau menolak wacana tersebut.

Oleh karena itu, katanya, diperlukan kajian awal dan "mapping" lokasi yang layak untuk dijadikan sebagai menara telekomunikasi.

Ia mengatakan, jika wacana tersebut bermanfaat untuk umat pihaknya akan mendukung terlaksananya kegiatan itu, namun jika manfaat yang dihasilkan tidak menyangkut banyak umat pihaknya akan menolak wacana tersebut.

"Kita berpihak pada kesejahteraan umat. Jika memang ini bermanfaat untuk umat, kita akan mendukung 100 persen, tapi jika hasilnya tidak sebanding maka kita akan menolak hal ini," ujarnya.

Najamuddin mengatakan, sampai saat ini pihak Dewan Mesjid Indonesia (DMI-red) pusat belum menyampaikan wacana tersebut kepada pihak DPRD khususnya komisi D yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat.

"Jika DMI serius akan rencana ini, kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas lebih dalam soal ini. Tapi hingga sekarang pihak DMI belum ada menyampaikan niatnya kepada kita," kata Najamuddin.

Menurut Naja, panggilan akrab praktisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu, wacana pemanfaatan menara masjid sebagai BTS dinilai masih abu-abu.

Lebih lanjut dijelaskannya, diperlukan aturan yang jelas untuk menentukan lokasi, jarak dan di daerah mana saja yang dijadikan sebagai menara BTS.

Lagi pula kata Najamuddin, jika memang pemanfaatan menara mesjid sebagai BTS dapat membawa pemasukan bagi mesjid, jika ada mesjid yang tidak terpilih sebagai BTS akan menjadi kesenjangan antarmasjid.

Oleh karena itu, katanya, perlu kajian dan "mapping" lokasi di masjid mana saja yang dijadikan sebagai BTS.

Dia khawatir jika tidak adanya aturan yang jelas akan membuat wacana ini menjadi liar dan malah merusak keutuhan umat, tegasnya.*
(KR-LR/A041)


Editor :

COPYRIGHT © ANTARA 2026