Jumlah itu didasarkan pada asumsi jumlah rombongan belajar setiap kelas empat puluh siswa dari lima belas kelas, kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Agus Maolana di Ngamprah, Bandung Barat, Selasa.
Dia mengatakan, jumlah SMA di KBB masih belum sebanding dengan peminatnya, saat ini Kabupaten Bandung Barat baru memiliki 38 SMA swasta dan 15 SMA Negeri dan dua SMK yang diisi oleh 23.624 siswa.
"Tahun 2009, angka partisipasi kasar (APK) untuk SMA baru mencapai 29,53 persen dari 79.995 jiwa penduduk Kabupaten Bandung Barat yang berusia antara 9-18 tahun. APK untuk jenjang SMA masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya duduk di bangku SMA," kata Agus.
Meski demikian, kata dia, APK tahun ini mengalami pertumbuhan dari tahun 2008 walau hanya sebesar 0,72 persen, salah satu hambatan dalam peningkatan APK tingkat SMA adalah jumlah sekolah yang masih minim.
Dikatakan Agus, beberapa cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan menerapkan sistem sekolah bergiliran pagi dan siang. "Karena untuk mendirikan unit sekolah baru itu tidak gampang. Selain besarnya biaya, juga kebutuhan tenaga pengajar (guru) yang harus diperhatikan," katanya.
Mengenai kekurangan SMK, Agus mengatakan, pihaknya sudah lama mengkaji kemungkinan menambah jumlah unit SMK mengingat kapasitas yang ada saat ini tidak sebanding dengan angka kelulusan dari jenjang sekolah dibawahnya.
Pada tahun lalu saja, papar dia, lulusan SMP mencapai 13.353. Apalagi pemerintah saat ini sedang menggalakkan SMK dengan mendorong siswa SMP untuk tidak khawatir susah kerja kalau masuk ke SMK.
"Kita harus akui jumlah SMK di KBB masih sangat minim karena baru ada dua sekolah. Melihat kondisi itu, ke depan pemkab akan menggenjot pengadaan SMK sebagai salah satu upaya mendorong kebijakan nasional agar siswa lulusan SMP mau menimba ilmu di SMK," papar Agus.
Berdasarkan ketentuan dari Departemen Pendidikan Nasional, perbandingan jumlah unit SMA dan SMK di satu kabupaten adalah 60:40, di mana 60 persennya adalah SMK dan sisanya SMA.
Minimnya jumlah SMK, kata Agus, selain terkendala sebagai daerah pemekaran baru, pihaknya juga kesulitan dalam pengadaan lahan. Pemkab berharap di KBB terdapat minimal satu SMK negeri pada setiap kecamatan seperti halnya SMA negeri yang sudah eksis sekarang.
"Minimalnya satu kecamatan ada satu SMK negeri tapi lebih banyak lebih baik dan kita akan upayakan mulai pada tahun ini," pungkasnya.***3***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.