"Alokasi anggaran pendidikan mencapai 20 persen APBD Jabar yakni Rp1,9 triliun, sedangkan anggaran dari APBN senilai Rp 3,8 triliun. Jumlah ini terbesar yang diterima Jabar," kata Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan di Bandung, Minggu.
Menurut Heryawan, dengan anggaran pendidikan sebesar itu diharapkan bisa mengoptimalkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.
Heryawan menyebutkan, dengan jumlah penduduk Jabar yang besar yakni sekitar 42 juta jiwa, maka permasalahan pendidikan yang dihadapi provinsi itu lebih kompleks dan pelik.
Namun, dengan dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan di Jabar diharapkan target pendidikan di Jabar bisa tercapai. Dengan terselesaikannya masalah pendidikan, kata gubernur diharapkan berimbas menuntaskan masalah sosial ekonomi.
"Semuanya bermuara pada pendidikan, kesiapan SDM ditentukan sektor pendidikan baik formal maupun non formal," kata Heryawan.
Heryawan menyebutkan, penganggaran untuk sektor pendidikan formal sudah maksimal, salah satunya dengan program bantuan operasional sekolah (BOS), buku gratis serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak.
Sedangkan pembangunan pendidikan non formal atau informal di Jawa Barat, kata Heryawan difokuskan pada pendidikan keaksaraan, penanganan pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Khusus untuk pendidikan keaksaraan, pada 2008 angka buta aksara di Jabar mencapai 3,5 persen dari penduduk, namun pada 2009 Jabar bebas buta aksara.
Meski demikian, pendidikan keaksaraan di Jabar mendapat alokasi anggaran senilai Rp58 juta dari APBD Jabar dan Rp74 miliar dari APBN.
Selain itu tambahan anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp8 miliar untuk kegiatan keaksaraan, keaksaraan komunitas khusus, keaksaraan usaha mandiri dan pengembangan taman bacaan masyarakat.
Sedangkan penanganan angka "drop out" SD, SMP dan SMA dengan mengoptimalkan lembaga pendidikan luar sekolah. Angka "drop out" di Jabar pada 2008 sebesar 4.315 orang, SLTP 7.938 orang dan "drop out" SLTA 2.848 orang.
Pemerintah menyiapkan anggran untuk kesetaraan sebesar Rp66 miliar dari APBD dan APBN.
"Pembiayaan dilakukan "sharing" dengan anggaran dari pusat. Realisasinya dilakukan optimalisasi program Kejar Paket A. B dan C," kata Gubernur.
Sedangkan untuk pendidikan kecakapan khusus, dilakukan melalui kelompok usaha pemuda produktif. sarjana penggerak pembangunan pedesaan, lembaga kemandirian usaha pemuda serta yang lainnya.
"Pemprov Jabar menggandeng perguruan tinggi, Jamsostek serta yang lainnya untuk pengembangan SDM terutama generasi muda," kata Gubernur Jawa Barat itu menambahkan.
(T.S033/B/Y003/B/Y003) 07-02-2010 18:52:23
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.