Hal itu disampaikan para aktivis dari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Kota Cimahi saat bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD Kota Cimahi, Jumat.
Menurut perwakilan LPM Kota Cimahi Mujiono, selain meminta DPRD dan Pemkot Cimahi melakukan efisiensi anggaran, pihaknya juga akan mengawasi eksekutif agar lebih memperhatikan dunia pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Ia mengatakan khusus untuk bidang pendidikan, LPM minta kepada Pemkot Cimahi untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.
"Apabila daerah lain masih mewajibkan pendidikan sembilan tahun, Kota Cimahi harus lebih yakni 12 tahun, dan kami siap mendukungnya," kata Mujiono.
LPM Kota Cimahi juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi nasional yang marak berbagai aksi demonstrasi.
Menurut dia maraknya demontrasi tersebut akibat kurang baiknya komunikasi yang dilakukan pemerintah dan rakyatnya.
"Oleh karena itu, Pemkot Cimahi dan DPRD harus membuka pintu selebar mungkin agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat sehingga setiap masalah dapat dipecahkan bersama," katanya.
Ia mengatakan LPM juga mengharapkan dalam upaya engatasi masalah sosial dan ekonomi perlu ditingkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di setiap lembaga pemerintahan.
Menyikapi usulan tersebut Ketua DPRD Kota Cimahi Ade Irawan merespons baik masukan yang disampaikan LPM. "Sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran, kami dalam APBD 2010 tidak menganggarkan rapat di luar Kota Cimahi," katanya.
Menurut dia dalam tahun 2009 dan 2010 tidak akan ada rapat di luar Kota Cimahi. "Kami akan menggunakan ruangan yang belum dimanfaatkan di kompleks DPRD ini," katanya.***1***
Adjat Sudrajat
(U.PK-ASJ/B/E005/E005) 20-11-2009 22:56:08
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.