Pondok Pesantren (Ponpes) di Indramayu, Jawa Barat, menolak keras adanya rencana "people power" atau pengerahan massa yang diduga hendak menolak hasil Pemilihan Presiden dalam Pemilu 2019.
Seperti dikatakan Pengurus Ponpes Raudlatut Tholibien Indramayu Abdul Aziz di Indramayu, Kamis, pihaknya juga sangat menyayangkan gerakan tersebut, karena bisa menimbulkan kegaduhan dan ini harus ditolak.
"Kalau tidak menerima hasil keputusan Pemilu dan menggerakkan massa, maka artinya ada indikasi memecah belah keutuhan bangsa, untuk itu kami sangat menolak 'people power'," katanya.
Aziz mengatakan penolakan gerakan 'people power' secara tegas demi menjaga persatuan dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk itu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dalam wacana 'people power', karena sudah tidak pada koridor hukum yang benar.
"Kecuali menyampaikan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Hal senda juga dikatakan Pengasuh Ponpes Cadangpinggan Indramayu KH. Abdul Syakur Yasin bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini bukan pemberian cuma-cuma dan ini dibayar keringat, darah serta nyawa para pahlawan.
Untuk itu dirinya mengimbau semua pihak agar menahan diri, demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Persatuan dan kesatuan harus kita pertahankan secara bersama, karena terlalu mahal kalau bangsa kita dikorbankan hanya untuk ambisi pribadi dengan 'people power'," katanya
Menurut Buya Syakur demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara dan diatur dalam undang undang.
Namun demikian, jika demonstrasi sudah anarkis apalagi sampai menggulingkan kekuasaan, maka aparat negara dalam hal ini Polri harus bertindak tegas, agar tidak terjadi provokasi yang meluas sehingga menimbulkan perang sipil atau perang saudara.
"Kalau anarkis, makar, harus tembak di tempat. Ini demi menyelamatkan bangsa. Kalau negara ini bubar kita mau tinggal dimana, kasihan anak cucu kita nanti," tu
Sementara Ketua Ponpes Darul Ma'arif Kaplongan, Kabupaten Indramayu Tabroni menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, Kepolisian dan pihak terkait.
Dia juga mengimbau masyarakat Indramayu khususnya warga Nahdiyin agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
"Apalagi berita-berita hoaks yang bisa mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan mari tolak dengan keras upaya-upaya memecah belah bangsa, upaya 'people power' yang sudah meresahkan masyarakat," katanya.
Baca juga: MUI Jabar : 'People Power" sama dengan haram
Baca juga: Pengamat: "people power" menolak hasil pemilu inkonstitusional
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Seperti dikatakan Pengurus Ponpes Raudlatut Tholibien Indramayu Abdul Aziz di Indramayu, Kamis, pihaknya juga sangat menyayangkan gerakan tersebut, karena bisa menimbulkan kegaduhan dan ini harus ditolak.
"Kalau tidak menerima hasil keputusan Pemilu dan menggerakkan massa, maka artinya ada indikasi memecah belah keutuhan bangsa, untuk itu kami sangat menolak 'people power'," katanya.
Aziz mengatakan penolakan gerakan 'people power' secara tegas demi menjaga persatuan dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk itu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dalam wacana 'people power', karena sudah tidak pada koridor hukum yang benar.
"Kecuali menyampaikan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Hal senda juga dikatakan Pengasuh Ponpes Cadangpinggan Indramayu KH. Abdul Syakur Yasin bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini bukan pemberian cuma-cuma dan ini dibayar keringat, darah serta nyawa para pahlawan.
Untuk itu dirinya mengimbau semua pihak agar menahan diri, demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Persatuan dan kesatuan harus kita pertahankan secara bersama, karena terlalu mahal kalau bangsa kita dikorbankan hanya untuk ambisi pribadi dengan 'people power'," katanya
Menurut Buya Syakur demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara dan diatur dalam undang undang.
Namun demikian, jika demonstrasi sudah anarkis apalagi sampai menggulingkan kekuasaan, maka aparat negara dalam hal ini Polri harus bertindak tegas, agar tidak terjadi provokasi yang meluas sehingga menimbulkan perang sipil atau perang saudara.
"Kalau anarkis, makar, harus tembak di tempat. Ini demi menyelamatkan bangsa. Kalau negara ini bubar kita mau tinggal dimana, kasihan anak cucu kita nanti," tu
Sementara Ketua Ponpes Darul Ma'arif Kaplongan, Kabupaten Indramayu Tabroni menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, Kepolisian dan pihak terkait.
Dia juga mengimbau masyarakat Indramayu khususnya warga Nahdiyin agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
"Apalagi berita-berita hoaks yang bisa mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan mari tolak dengan keras upaya-upaya memecah belah bangsa, upaya 'people power' yang sudah meresahkan masyarakat," katanya.
Baca juga: MUI Jabar : 'People Power" sama dengan haram
Baca juga: Pengamat: "people power" menolak hasil pemilu inkonstitusional
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019