Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri menyebutkan, ada dua partai yang mendukung pencalonan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 berpeluang untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo.
"PAN dan Partai Demokrat adalah dua partai pendukung Prabowo-Sandi yang berpotensi mendukung Jokowi," kata Aisah dalam diskusi "No People No Power: Silaturahim Politik Pasca-Pemilu", di Jakarta, Senin.
Namun, lanjut dia, dari dua partai itu yang paling kuat untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi adalah PAN.
"Demokrat walaupun berpeluang, namun lebih sulit dari PAN karena punya sejarah yang tidak mendukung," ucapnya.
PAN sendiri telah memberi isyarat bahwa konflik politik akibat pilpres telah usai pasca-pencoblosan 17 April lalu. Manuver PAN yang paling menonjol adalah bertemunya Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi di Istana, beberapa hari lalu.
Aisah menilai, Zulkifli sendiri sangat paham konsekuensi dari pertemuan tersebut, tetapi justru Zulkifli seolah nampak ingin melihat respon dari kedua kubu.
"Zulkifli sangat sadar konsekuensi pertemuan itu. Pertama 'testing the water' kubu Prabowo-Sandiaga. Kedua 'testing the water' dari kubu pendukung Jokowi sendiri," tuturnya.
Ia menambahkan, bila PAN dan Demokrat bisa bergabung dengan pemerintahan Jokowi, maka akan sangat menguntungkan bagi kedua parpol tersebut, karena kontrak politik hanya akan berlaku selama lima tahun ke depan.
"Zulkifli sadar bahwa jika bergabung dengan koalisi pemerintahan akan sangat menguntungkan, karena koalisi akan mengikat selama lima tahun. Tahun 2024 peta politik akan berubah total jika Jokowi menang di 2019 karena tidak mungkin kembali maju pada 2024," ujarnya.
Baca juga: Relawan Prabowo-Sandi desak Bawaslu usut kecurangan di Jabar
Baca juga: Berbagai kalangan harap pemilu serentak dievaluasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"PAN dan Partai Demokrat adalah dua partai pendukung Prabowo-Sandi yang berpotensi mendukung Jokowi," kata Aisah dalam diskusi "No People No Power: Silaturahim Politik Pasca-Pemilu", di Jakarta, Senin.
Namun, lanjut dia, dari dua partai itu yang paling kuat untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi adalah PAN.
"Demokrat walaupun berpeluang, namun lebih sulit dari PAN karena punya sejarah yang tidak mendukung," ucapnya.
PAN sendiri telah memberi isyarat bahwa konflik politik akibat pilpres telah usai pasca-pencoblosan 17 April lalu. Manuver PAN yang paling menonjol adalah bertemunya Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi di Istana, beberapa hari lalu.
Aisah menilai, Zulkifli sendiri sangat paham konsekuensi dari pertemuan tersebut, tetapi justru Zulkifli seolah nampak ingin melihat respon dari kedua kubu.
"Zulkifli sangat sadar konsekuensi pertemuan itu. Pertama 'testing the water' kubu Prabowo-Sandiaga. Kedua 'testing the water' dari kubu pendukung Jokowi sendiri," tuturnya.
Ia menambahkan, bila PAN dan Demokrat bisa bergabung dengan pemerintahan Jokowi, maka akan sangat menguntungkan bagi kedua parpol tersebut, karena kontrak politik hanya akan berlaku selama lima tahun ke depan.
"Zulkifli sadar bahwa jika bergabung dengan koalisi pemerintahan akan sangat menguntungkan, karena koalisi akan mengikat selama lima tahun. Tahun 2024 peta politik akan berubah total jika Jokowi menang di 2019 karena tidak mungkin kembali maju pada 2024," ujarnya.
Baca juga: Relawan Prabowo-Sandi desak Bawaslu usut kecurangan di Jabar
Baca juga: Berbagai kalangan harap pemilu serentak dievaluasi
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019