Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, mencatat sejumlah kesalahan yang dilakukan KPU Cianjur, Jawa Barat, pada pemilu 2019 akan berdampak terhadap angka partisipasi warga yang terus menurun.
Ketua KIPP Jabar, Irhan, Kamis, mengatakan pada pelaksanaan pemilu 2019 di Cianjur, pihaknya menerima banyak laporan terkait kelalaian penyelenggara pemilu terutama masalah pendistribusian logistik.
Termasuk tertukarnya logistik untuk masing-masing daerah pemilihan serta terlambatnya logistik ke TPS yang baru bisa dilakukan pemilihan menjelang siang, dimana hal tersebut belum pernah terjadi sepanjang sejarah pemilu di Cianjur.
"Namun, pemilu kali ini, ada beberapa dapil yang surat suaranya tertukar seperti di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande dan Desa haruwangi, Kecamatan Haurwangi, surat suara tertukar dengan dapil lain," katanya.
Hal tersebut, karena kelalaian KPU yang seharusnya sudah matang dalam pelaksanaan dan telah mengantisipasi hal yang dapat menghambat pendistribusian.
Sehingga pihaknya menilai harus segera ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). Namun, pelaksanaan PSU akan berdampak terhadap semakin rendahnya partisipasi warga dan biaya yang tinggi untuk caleg.
"Pemilih sudah malas untuk datang karena kecewa pada pelaksanaan sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja komisioner KPU, agar dapat mengembalikan kepercayaan warga pada pemilu yang akan datang," katanya.
Potensi penurunan partisipasi pada pemilu berikutnya pasti ada, tambah dia, jika KPU tidak berbenah diri. KPU Cianjur dituntut segera melakukan evaluasi dan perbaiki kesalahan agar partisipasi tidak terus menurun akibat kelalaian yang dilakukan penyelenggara.*
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS
Baca juga: Komisioner KPU Cianjur dituntut mundur
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Ketua KIPP Jabar, Irhan, Kamis, mengatakan pada pelaksanaan pemilu 2019 di Cianjur, pihaknya menerima banyak laporan terkait kelalaian penyelenggara pemilu terutama masalah pendistribusian logistik.
Termasuk tertukarnya logistik untuk masing-masing daerah pemilihan serta terlambatnya logistik ke TPS yang baru bisa dilakukan pemilihan menjelang siang, dimana hal tersebut belum pernah terjadi sepanjang sejarah pemilu di Cianjur.
"Namun, pemilu kali ini, ada beberapa dapil yang surat suaranya tertukar seperti di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande dan Desa haruwangi, Kecamatan Haurwangi, surat suara tertukar dengan dapil lain," katanya.
Hal tersebut, karena kelalaian KPU yang seharusnya sudah matang dalam pelaksanaan dan telah mengantisipasi hal yang dapat menghambat pendistribusian.
Sehingga pihaknya menilai harus segera ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). Namun, pelaksanaan PSU akan berdampak terhadap semakin rendahnya partisipasi warga dan biaya yang tinggi untuk caleg.
"Pemilih sudah malas untuk datang karena kecewa pada pelaksanaan sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja komisioner KPU, agar dapat mengembalikan kepercayaan warga pada pemilu yang akan datang," katanya.
Potensi penurunan partisipasi pada pemilu berikutnya pasti ada, tambah dia, jika KPU tidak berbenah diri. KPU Cianjur dituntut segera melakukan evaluasi dan perbaiki kesalahan agar partisipasi tidak terus menurun akibat kelalaian yang dilakukan penyelenggara.*
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS
Baca juga: Komisioner KPU Cianjur dituntut mundur
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019