Wali Kota Depok, Muhammad Idris, menilai Pemilu serentak yang menggabungkan antara pemilihan presiden dan pemilihan legisltaif perlu dilakukan penyempurnaan agar demokrasi lima tahunan ini berjalan sesuai yang diharapkan.
"Pemilu serentak ini merupakan yang pertama kali sehinga masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, namun saya apresiasi kerja keras KPU pusat hingga tingkat daerah bahkan ada yang begadang-begadang," kata Wali Kota Depok, Idris, di Depok, Kamis.
Ia mengatakan kekurangan itu khususunya sosialisasi sampai dengan H-2 informasinya ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Ibu-ibu banyak yang nanya bagaimana cara nyoblosnya karena ada lima surat suara. Ini artinya warga masih awam tentang pencoblosan terutama pemilu legislatif.
"Saya juga yang sudah paham ketika membuka kertas banyak lebar-lebar sempet bingung, apalagi emak-emak," katanya.
Ia mengatakan hal ini tentunya merupakan pelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu serentak karena gema Pilpres lebih menggaung jadi bisa mereka mengabaikan pemilu legislatif.
"Yang pentingkan pilpres saja. Ini kan jadinya tidak baik juga karena nantinya banyak kertas surat suara pileg yang tidak sah," ujarnya.
Idris berharap kedepannya sosialisasi lebih baik lagi dan kesejahteraan personil lebih diperhatikan lagi bagi pekerja-pekerja dilapangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Baca juga: Banteng terkuat, partai baru keok
Baca juga: Kapolda Jabar minta masyarakat sabar menunggu pengumuman KPU
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Pemilu serentak ini merupakan yang pertama kali sehinga masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, namun saya apresiasi kerja keras KPU pusat hingga tingkat daerah bahkan ada yang begadang-begadang," kata Wali Kota Depok, Idris, di Depok, Kamis.
Ia mengatakan kekurangan itu khususunya sosialisasi sampai dengan H-2 informasinya ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Ibu-ibu banyak yang nanya bagaimana cara nyoblosnya karena ada lima surat suara. Ini artinya warga masih awam tentang pencoblosan terutama pemilu legislatif.
"Saya juga yang sudah paham ketika membuka kertas banyak lebar-lebar sempet bingung, apalagi emak-emak," katanya.
Ia mengatakan hal ini tentunya merupakan pelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu serentak karena gema Pilpres lebih menggaung jadi bisa mereka mengabaikan pemilu legislatif.
"Yang pentingkan pilpres saja. Ini kan jadinya tidak baik juga karena nantinya banyak kertas surat suara pileg yang tidak sah," ujarnya.
Idris berharap kedepannya sosialisasi lebih baik lagi dan kesejahteraan personil lebih diperhatikan lagi bagi pekerja-pekerja dilapangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Baca juga: Banteng terkuat, partai baru keok
Baca juga: Kapolda Jabar minta masyarakat sabar menunggu pengumuman KPU
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019