Garut (Antaranews Jabar) - Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Dokter Slamet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengklaim dana pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan selama lima bulan terakhir yang hingga saat ini belum dibayarkan.
"Klaim RSUD ke BPJS sudah lima bulan, jika dihitung mencapai sekitar Rp40 miliar," kata Direktur RSUD dr. Slamet Garut, dr Maskut Farid kepada wartawan di Garut, Selasa.
Ia mengatakan, tersendatnya persoalan pencairan klaim dana dari BPJS Kesehatan untuk RSUD Garut itu tentunya membuat repot manajemen RSUD untuk menutupi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan.
Bahkan, lanjut dia, pihak RSUD belum dapat membayarkan sejumlah honorarium atau tunjangan medis, termasuk sebagian jasa dari rekanan penyediaan obat-obatan maupun pembangunan fisik RSUD.
"Meskipun demikian tidak berpengaruh pada ketersediaan obat," katanya.
Ia mengungkapkan, RSUD berupaya mengatasinya dengan skala prioritas pembayaran untuk perusahaan kecil dan lokal, sedangkan perusahaan besar dan farmasi pembayarannya ditunda dulu.
Baca juga: Pemkab Cianjur rumuskan solusi tunggakan BPJS Kesehatan
Dana yang menjadi tanggungan RSUD Garut itu, kata dia, dipastikan akan diselesaikan secepatnya setelah dana klaim dari BPJS Kesehatan selesai dibayarkan ke RSUD.
"Rekanan pasti dibayarkan," katanya.
Ia menambahkan, RSUD juga saat ini sedang membuat kontrak dengan Bank Syariah Mandiri untuk mengatasi kebutuhan dana talang sambil menunggu pencairan dana klaim dari BPJS Kesehatan.
Ia berharap, pembayaran dana klaim BPJS Kesehatan untuk RSUD Garut dapat kembali lancar, diprediksi seluruh klaim RSUD Garut dapat terealisasikan pada Maret 2019.
"Mungkin untuk awal-awal tahun agak susah, mudah-mudahan Maret nanti bisa lancar," katanya.
Baca juga: LSM Gembok Cianjur pertanyakan kinerja Kejari usut RSUD Pagelaran
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Klaim RSUD ke BPJS sudah lima bulan, jika dihitung mencapai sekitar Rp40 miliar," kata Direktur RSUD dr. Slamet Garut, dr Maskut Farid kepada wartawan di Garut, Selasa.
Ia mengatakan, tersendatnya persoalan pencairan klaim dana dari BPJS Kesehatan untuk RSUD Garut itu tentunya membuat repot manajemen RSUD untuk menutupi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan.
Bahkan, lanjut dia, pihak RSUD belum dapat membayarkan sejumlah honorarium atau tunjangan medis, termasuk sebagian jasa dari rekanan penyediaan obat-obatan maupun pembangunan fisik RSUD.
"Meskipun demikian tidak berpengaruh pada ketersediaan obat," katanya.
Ia mengungkapkan, RSUD berupaya mengatasinya dengan skala prioritas pembayaran untuk perusahaan kecil dan lokal, sedangkan perusahaan besar dan farmasi pembayarannya ditunda dulu.
Baca juga: Pemkab Cianjur rumuskan solusi tunggakan BPJS Kesehatan
Dana yang menjadi tanggungan RSUD Garut itu, kata dia, dipastikan akan diselesaikan secepatnya setelah dana klaim dari BPJS Kesehatan selesai dibayarkan ke RSUD.
"Rekanan pasti dibayarkan," katanya.
Ia menambahkan, RSUD juga saat ini sedang membuat kontrak dengan Bank Syariah Mandiri untuk mengatasi kebutuhan dana talang sambil menunggu pencairan dana klaim dari BPJS Kesehatan.
Ia berharap, pembayaran dana klaim BPJS Kesehatan untuk RSUD Garut dapat kembali lancar, diprediksi seluruh klaim RSUD Garut dapat terealisasikan pada Maret 2019.
"Mungkin untuk awal-awal tahun agak susah, mudah-mudahan Maret nanti bisa lancar," katanya.
Baca juga: LSM Gembok Cianjur pertanyakan kinerja Kejari usut RSUD Pagelaran
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019