Bandung (Antaranews Jabar) - DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan saat ini masyarakat lebih terkonsentrasi pada Pemilu Presiden (Pilpres) dan terkadang lupa ada Pemilu Legislatif (Pileg) sehingga sosialisasi Pileg harus lebih ditingkatkan oleh penyelenggara pemilu.
"Dan kami melihat sekarang masyarakat lebih terkonsentrasi ke Pilpres, Pilegnya mungkin jadi sedikit terlupakan, ini harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe, di Bandung, Senin.
Harris menuturkan beberapa waktu lalu, DPRD Jawa Barat telah menyelesaikan agenda reses dan pada kesempatan tersebut pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan apakah mereka sudah masuk pada daftar pemilih tetap (DPT) atau belum.
"Mereka harus sadar akan hal tersebut. Pihak-pihak terkait harus bisa memperhatikan hal ini karena itu hak warga untuk bisa menentukan hak pilihnya di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang," kata Harris.
Dirinya dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini sudah mempersiapkan diri jelang Pilpres dan Pileg 2019.
Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi perhatiannya, salah satunya perubahan peraturan yang kerap terjadi pada penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Ada beberapa hal pada 2009 dan 2014 kita bisa lakukan, namun pada 2019 kita tidak bisa lakukan. Hal ini yang membuat kita harus lebih waspada dan harus kita telaah serta kaji kembali secara betul apa yang boleh dan tidak" katanya.
Selain itu, lanjut Harris, pihaknya juga mengimbau, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat untuk lebih memahami bahwa ada dua agenda demokrasi yang akan terjadi pada 2019 yaitu Pilpres dan Pileg.
Gelar Pelatihan
Menjelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2019, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop/Bimtek dengan mengangkat tema "Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Pemilihan Umum 2019 dan Persiapan Anggota DPRD Menjelang Pemilu 2019", beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memantapkan kapasitas dan kapabilitas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam menghadapi pelaksaan Pemilu 2019.
Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas digelarnya workshop tersebut.
Ia menyatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat baginya dan rekan-rekannya sesama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
"Jelang Pileg dan Pilpres acara ini memang tepat, dengan tema tersebut. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin secara jelas, tentang peraturan-peraturan jelang Pemilu, seperti peraturan saat kampanye," kata dia.
Harris menjelaskan, sesuai dengan kejadian di lapangan pihaknya sering menemukan ada peraturan yang tidak sesuai antara peraturan KPU pusat dan KPU daerah, begitupun dengan Bawaslu pusat dan daerah.
"Workshop ini adalah pembekalan untuk meningkatkan kapabilitas anggota DPRD Jawa Barat sehingga ketika kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD dengan lebih baik" ujarnya.
Pihaknya berharap, setelah digelarnya workshop ini dapat menjadi tambahan bekal ilmu dan motivasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal sebagai wakil rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Dan kami melihat sekarang masyarakat lebih terkonsentrasi ke Pilpres, Pilegnya mungkin jadi sedikit terlupakan, ini harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe, di Bandung, Senin.
Harris menuturkan beberapa waktu lalu, DPRD Jawa Barat telah menyelesaikan agenda reses dan pada kesempatan tersebut pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan apakah mereka sudah masuk pada daftar pemilih tetap (DPT) atau belum.
"Mereka harus sadar akan hal tersebut. Pihak-pihak terkait harus bisa memperhatikan hal ini karena itu hak warga untuk bisa menentukan hak pilihnya di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang," kata Harris.
Dirinya dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini sudah mempersiapkan diri jelang Pilpres dan Pileg 2019.
Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi perhatiannya, salah satunya perubahan peraturan yang kerap terjadi pada penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Ada beberapa hal pada 2009 dan 2014 kita bisa lakukan, namun pada 2019 kita tidak bisa lakukan. Hal ini yang membuat kita harus lebih waspada dan harus kita telaah serta kaji kembali secara betul apa yang boleh dan tidak" katanya.
Selain itu, lanjut Harris, pihaknya juga mengimbau, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat untuk lebih memahami bahwa ada dua agenda demokrasi yang akan terjadi pada 2019 yaitu Pilpres dan Pileg.
Gelar Pelatihan
Menjelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2019, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop/Bimtek dengan mengangkat tema "Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Pemilihan Umum 2019 dan Persiapan Anggota DPRD Menjelang Pemilu 2019", beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memantapkan kapasitas dan kapabilitas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam menghadapi pelaksaan Pemilu 2019.
Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas digelarnya workshop tersebut.
Ia menyatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat baginya dan rekan-rekannya sesama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
"Jelang Pileg dan Pilpres acara ini memang tepat, dengan tema tersebut. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin secara jelas, tentang peraturan-peraturan jelang Pemilu, seperti peraturan saat kampanye," kata dia.
Harris menjelaskan, sesuai dengan kejadian di lapangan pihaknya sering menemukan ada peraturan yang tidak sesuai antara peraturan KPU pusat dan KPU daerah, begitupun dengan Bawaslu pusat dan daerah.
"Workshop ini adalah pembekalan untuk meningkatkan kapabilitas anggota DPRD Jawa Barat sehingga ketika kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD dengan lebih baik" ujarnya.
Pihaknya berharap, setelah digelarnya workshop ini dapat menjadi tambahan bekal ilmu dan motivasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal sebagai wakil rakyat.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018