Bandung (Antaranews Jabar) - Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan, perizinan mudah dan tepat waktu akan mendorong iklim investasi yang baik serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Urusan datangnya pengusaha atau investor untuk berkolaborasi dengan kebijakan itu mudah, apabila pemerintah memberikan kemudahan regulasi. Perizinan, ada kepastian hukum dan tepat waktu," ujarnya di Bandung, Kamis.
Oded meyakini, untuk membangun Kota Bandung tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Pemkot membutuhkan pihak lain agar kota bisa terus berkembang.
"Karena itu dengan logika itu, hadirnya penanam modal menjadi sebuah keniscayaan. Maka perizinan harus mudah diakses dan dilakukan," kata dia.
Untuk itu, Oded meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu taat aturan demi terciptanya Kota Bandung yang berkembang terutama dalam kemudahan investasi.
"Harus ada kesadaran semua pihak. Saya ajak OPD, mari sama-sama taat aturan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Arief Syaifuddin mengatakan, dalam menumbuhkan ekonomi dan infrastruktur, Pemkot Bandung mengembangkan dalam delapan Sub Wilayah Kota (SWK).
Delapan SWK itu yakni Bojonegara yang merupakan kawasan bandara dan industri strategis. SWK Cibeunying sebagai wilayah bangunan heritage dan pusat kuliner. SWK Tegalega sebagai pengembang industri kreatif.
Kemudian SWK Karees sebagai pengembang kreatif terpadu dan juga mengembangkan kampung kreatif. SWK Arcamanik berpotensi olahraga, SWK Ujung Berung pusat budaya dan kearifan lokal. SWK Jordon sebagai penyelenggaraan event dan produk barang jasa dan SWK Gedebage potensi pusat pemerintahan dan bisnis.
"Semua SKW ini perlu dana perlu dorongan jadi mari kita sama-sama bangun kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder dalam bidang penanaman modal," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Urusan datangnya pengusaha atau investor untuk berkolaborasi dengan kebijakan itu mudah, apabila pemerintah memberikan kemudahan regulasi. Perizinan, ada kepastian hukum dan tepat waktu," ujarnya di Bandung, Kamis.
Oded meyakini, untuk membangun Kota Bandung tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Pemkot membutuhkan pihak lain agar kota bisa terus berkembang.
"Karena itu dengan logika itu, hadirnya penanam modal menjadi sebuah keniscayaan. Maka perizinan harus mudah diakses dan dilakukan," kata dia.
Untuk itu, Oded meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu taat aturan demi terciptanya Kota Bandung yang berkembang terutama dalam kemudahan investasi.
"Harus ada kesadaran semua pihak. Saya ajak OPD, mari sama-sama taat aturan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Arief Syaifuddin mengatakan, dalam menumbuhkan ekonomi dan infrastruktur, Pemkot Bandung mengembangkan dalam delapan Sub Wilayah Kota (SWK).
Delapan SWK itu yakni Bojonegara yang merupakan kawasan bandara dan industri strategis. SWK Cibeunying sebagai wilayah bangunan heritage dan pusat kuliner. SWK Tegalega sebagai pengembang industri kreatif.
Kemudian SWK Karees sebagai pengembang kreatif terpadu dan juga mengembangkan kampung kreatif. SWK Arcamanik berpotensi olahraga, SWK Ujung Berung pusat budaya dan kearifan lokal. SWK Jordon sebagai penyelenggaraan event dan produk barang jasa dan SWK Gedebage potensi pusat pemerintahan dan bisnis.
"Semua SKW ini perlu dana perlu dorongan jadi mari kita sama-sama bangun kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder dalam bidang penanaman modal," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018