Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan proses seleksi calon komisioner KPU tingkat kabupaten/kota di Jabar harus dilakukan dengan terbuka untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
"Seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota saat ini kan hampir memasuki tahap akhir, kami berharap prosesnya harus transparan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau prasangka dari masyarakat," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi ketika dimintai pendapat tentang adanya calon komisioner KPU Jawa Barat yang tak lolos seleksi dan mengajukan gugatan KPU ke DKPP, di Bandung, kemarin.
Ineu menuturkan keterbukaan dalam proses seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota harus dilakukan agar peristiwa calon anggota KPU Jawa Barat yang tak lolos dan mengajukan gugatan ke KPU RI dan tim seleksi tidak terulang kembali.
"Karena KPU ini adalah para penyelenggara pemilu yang mendapat kepercayaan masyarakat, kalau dari awal saja ada masalah maka dikhawatirkan ke depan akan ada masalah juga. KPU itu memiliki tugas berat dalam mensukseskan pemilu legislatif dan Pilpres 2019," kata dia
"Jangan sampai menjadi polemik kembali, jangan sampai ada gugatan di kemudian hari. Ini bisa dihindari jika prosesnya dilakukan dengan transparan atau terbuka," kata Ineu.
Dia mengatakan dengan penyelenggara pemilu yang baik, kredibel serta berkualitas maka tentu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 akan dapat berjalan lancar dan kondusif khususnya di Jawa Barat, yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbesar di Indonesia.
"Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini di Jabar penyelenggaraan kegiatan politik selalu berjalan dengan lancar dan kondusif," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota saat ini kan hampir memasuki tahap akhir, kami berharap prosesnya harus transparan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau prasangka dari masyarakat," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi ketika dimintai pendapat tentang adanya calon komisioner KPU Jawa Barat yang tak lolos seleksi dan mengajukan gugatan KPU ke DKPP, di Bandung, kemarin.
Ineu menuturkan keterbukaan dalam proses seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota harus dilakukan agar peristiwa calon anggota KPU Jawa Barat yang tak lolos dan mengajukan gugatan ke KPU RI dan tim seleksi tidak terulang kembali.
"Karena KPU ini adalah para penyelenggara pemilu yang mendapat kepercayaan masyarakat, kalau dari awal saja ada masalah maka dikhawatirkan ke depan akan ada masalah juga. KPU itu memiliki tugas berat dalam mensukseskan pemilu legislatif dan Pilpres 2019," kata dia
"Jangan sampai menjadi polemik kembali, jangan sampai ada gugatan di kemudian hari. Ini bisa dihindari jika prosesnya dilakukan dengan transparan atau terbuka," kata Ineu.
Dia mengatakan dengan penyelenggara pemilu yang baik, kredibel serta berkualitas maka tentu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 akan dapat berjalan lancar dan kondusif khususnya di Jawa Barat, yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbesar di Indonesia.
"Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini di Jabar penyelenggaraan kegiatan politik selalu berjalan dengan lancar dan kondusif," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018