Bandung (Antaranews Jabar) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah akan konsisten dalam membangun infrastruktur di daerah pelosok sebagai upaya pemerataan kesejahteraan.
"Apa yang harus kita lakukan pemerintah akan konsisten dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian demi pemerataan kesejahteraan," ujar Menhub di Pusdai Kota Bandung, Rabu.
Budi mengatakan, pemerintah menilai pembangunan infrastruktur harus berjalan. Pasalnya, dengan adanya infrastruktur baik itu jalan raya, pelabuhan laut, maupun pelabuhan udara maka perekonomian akan tumbuh dan bergerak secara merata.
Ia mencontohkan, Indonesia kini telah memiliki 15 trayek tol laut yang menuju ke arah wilayah bagian timur, salah satunya ke Pulau Papua.
Pemerintah terus menyuplai bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lainnya, hingga akhirnya perbandingan harga yang dulu sangat jomplang dengan di Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa, kini berangsur sama.
"Pak Presiden waktu itu menyinggung mengenai bensin juga. Di sana bisa Rp50 ribu seliter dulu, sekarang sudah sama. Sehingga kesejahteraan ada di seluruh Indonesia bukan Jakarta saja," ujarnya.
Kemudian pembangunan di Pulau Miangas. Budi menceritakan, dulu pulau terluar di Indonesia ini tidak begitu mendapat perhatian. Namun pemerintah kemudian membangun infrastruktur secara besar-besaran seperti revitalisasi landasan pacu pesawat perintis.
Secara Geografis, Pulau Miangas begitu jauh dengan wilayah Indonesia justru lebih dekat dengan negara Filipina. Apabila dibandingkan, pulau ini berada 450 kilometer dengan Kota Manado, dan 50 kilometer dengan Manila.
"Pulau Miangas itu 50 kilometer dari Filipina, ini kita bangun, ternyata orangnya NKRI. Mereka bisa bernyanyi lagu Garuda Pancasila, Indonesia Raya. Ini pulau terluar terjauh, tapi masih punya semangat NKRI. Pesawat pun kini sudah terbang seminggu dua kali," katanya.
Tak hanya di sisi infrastruktur, pemerintah juga ingin agar masyarakat produktif terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan pendampingan wirausaha agar bisa menjadi komoditi yang bisa diekspor.
"Kedua kita ingin masyarakat aktif, seperti di (pelabuhan) Patinban. Di sana kita membangun pabrik-pabrik dan lebih mudah mengekspor. Semua fungsi itu menjadi bermakna bagi masyarakat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Apa yang harus kita lakukan pemerintah akan konsisten dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian demi pemerataan kesejahteraan," ujar Menhub di Pusdai Kota Bandung, Rabu.
Budi mengatakan, pemerintah menilai pembangunan infrastruktur harus berjalan. Pasalnya, dengan adanya infrastruktur baik itu jalan raya, pelabuhan laut, maupun pelabuhan udara maka perekonomian akan tumbuh dan bergerak secara merata.
Ia mencontohkan, Indonesia kini telah memiliki 15 trayek tol laut yang menuju ke arah wilayah bagian timur, salah satunya ke Pulau Papua.
Pemerintah terus menyuplai bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lainnya, hingga akhirnya perbandingan harga yang dulu sangat jomplang dengan di Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa, kini berangsur sama.
"Pak Presiden waktu itu menyinggung mengenai bensin juga. Di sana bisa Rp50 ribu seliter dulu, sekarang sudah sama. Sehingga kesejahteraan ada di seluruh Indonesia bukan Jakarta saja," ujarnya.
Kemudian pembangunan di Pulau Miangas. Budi menceritakan, dulu pulau terluar di Indonesia ini tidak begitu mendapat perhatian. Namun pemerintah kemudian membangun infrastruktur secara besar-besaran seperti revitalisasi landasan pacu pesawat perintis.
Secara Geografis, Pulau Miangas begitu jauh dengan wilayah Indonesia justru lebih dekat dengan negara Filipina. Apabila dibandingkan, pulau ini berada 450 kilometer dengan Kota Manado, dan 50 kilometer dengan Manila.
"Pulau Miangas itu 50 kilometer dari Filipina, ini kita bangun, ternyata orangnya NKRI. Mereka bisa bernyanyi lagu Garuda Pancasila, Indonesia Raya. Ini pulau terluar terjauh, tapi masih punya semangat NKRI. Pesawat pun kini sudah terbang seminggu dua kali," katanya.
Tak hanya di sisi infrastruktur, pemerintah juga ingin agar masyarakat produktif terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan pendampingan wirausaha agar bisa menjadi komoditi yang bisa diekspor.
"Kedua kita ingin masyarakat aktif, seperti di (pelabuhan) Patinban. Di sana kita membangun pabrik-pabrik dan lebih mudah mengekspor. Semua fungsi itu menjadi bermakna bagi masyarakat," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018