Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi diraihnya Opini WTP ketujuh kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raihan opini WTP Pemprov Jawa Barat kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.
"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat.
Ineu berharap efektifitas, akuntabilitas, dan tranparansi yang dijaga dalam laporan keuangan ini harus menjadi bagian penting dalam keseharian pelaksanaan keuangan di Jawa Barat.
Selain itu, politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini juga meminta agar Opini WTP ini harus terus dipertahankan siapapun yang akan memimpin Jawa Barat mendatang.
"Ke depan tentu ini harus dipertahankan. Tadi saya katakan di Paripurna secara jelas, siapapun nanti (Gubernur) yang memimpin ini harus menjadi modal Jawa Barat dalam memperoleh WTP untuk setiap laporan keuangannya," kata Ineu.
Sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan opini WTP kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017," kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.
"Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya bagi Provinsi Jawa barat," lanjutnya.
Raihan Oini WTP ini, kata Moermahadi sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB kepada Pemda Provinsi Jawa Barat. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Barat mendapat nilai "A".
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Raihan opini WTP Pemprov Jawa Barat kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.
"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat.
Ineu berharap efektifitas, akuntabilitas, dan tranparansi yang dijaga dalam laporan keuangan ini harus menjadi bagian penting dalam keseharian pelaksanaan keuangan di Jawa Barat.
Selain itu, politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini juga meminta agar Opini WTP ini harus terus dipertahankan siapapun yang akan memimpin Jawa Barat mendatang.
"Ke depan tentu ini harus dipertahankan. Tadi saya katakan di Paripurna secara jelas, siapapun nanti (Gubernur) yang memimpin ini harus menjadi modal Jawa Barat dalam memperoleh WTP untuk setiap laporan keuangannya," kata Ineu.
Sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan opini WTP kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017," kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.
"Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya bagi Provinsi Jawa barat," lanjutnya.
Raihan Oini WTP ini, kata Moermahadi sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB kepada Pemda Provinsi Jawa Barat. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Barat mendapat nilai "A".
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018