Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari ketika dihubungi melalui telepon, Rabu, mengungkapkan, saat ini masyarakat dituntut untuk mampu memberikan partisipasi dalam proses pembentukan suatu kebijakan publik.
"Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik," katanya.
Hal ini, menurut Ineu, penting agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut sehingga dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Ia mengatakan selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusan sebuah kebijakan publik, pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Jawa Barat, menurut dia, sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut, tepatnya akhir tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu mekanisme yang bertujuan mempermudah penerimaan masukan atau aspirasi dari masyarakat melalui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.
"Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya partisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif," lanjut Ineu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari ketika dihubungi melalui telepon, Rabu, mengungkapkan, saat ini masyarakat dituntut untuk mampu memberikan partisipasi dalam proses pembentukan suatu kebijakan publik.
"Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik," katanya.
Hal ini, menurut Ineu, penting agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut sehingga dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Ia mengatakan selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusan sebuah kebijakan publik, pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Jawa Barat, menurut dia, sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut, tepatnya akhir tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu mekanisme yang bertujuan mempermudah penerimaan masukan atau aspirasi dari masyarakat melalui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.
"Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya partisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif," lanjut Ineu.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018