Bandung (Antaranews Jabar) - DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Rabu, mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan pembekalan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Satu tahap pencalonan telah selesai dilaksanakan tinggal satu tahap lagi yaitu surat-surat terkait pengunduran diri semoga ini semakin melancarkan tahapan pilkada ini," kata Ineu.
Ineu pun menilai bahwa dengan telah dilaksanakannya tahapan tersebut dapat mendukung terciptanya kondusivitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018.
Dia berharap, setelah dilaksanakannya tahapan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah dapat berkonsentrasi dalam tahapan kampanye dengan kondusif. ?
"Setelah ini para pasangan calon dapat berkonsentrasi berkampanye dengan kondusif dan menjadikan Pilkada di Jawa Barat ini berjalan dengan lancar," ujar Ineu.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah tersebut sengaja diberikan sejak tahap awal atau sebelum menjadi kepala daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
"Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi," kata Basaria.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Rabu, mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan pembekalan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Satu tahap pencalonan telah selesai dilaksanakan tinggal satu tahap lagi yaitu surat-surat terkait pengunduran diri semoga ini semakin melancarkan tahapan pilkada ini," kata Ineu.
Ineu pun menilai bahwa dengan telah dilaksanakannya tahapan tersebut dapat mendukung terciptanya kondusivitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018.
Dia berharap, setelah dilaksanakannya tahapan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah dapat berkonsentrasi dalam tahapan kampanye dengan kondusif. ?
"Setelah ini para pasangan calon dapat berkonsentrasi berkampanye dengan kondusif dan menjadikan Pilkada di Jawa Barat ini berjalan dengan lancar," ujar Ineu.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah tersebut sengaja diberikan sejak tahap awal atau sebelum menjadi kepala daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
"Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi," kata Basaria.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018