Bandung (Antaranews Jabar) - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Deddy Mizwar akan membentuk Samsat Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk mengawasi pembangunan di wilayah itu jika menang dalam Pilgub 2018.
"Pembentukan samsat penting mengingat kondisi KBU saat ini sudah sangat kritis. Nantinya, di Samsat KBU ini, beberapa instansi bergabung dalam satu atap. Ada kepolisian, kejaksaan, sebagai penegak hukumnya. Bahkan ada kodam, serta pemprov dan kabupaten kota yang bergabung di wilayah KBU," kata Deddy Mizwar, di Bandung, Minggu.
Dia mengatakan dengan adanya samsat maka pengawasan di KBU akan semakin ketat, terlebih masing-masing instansi akan melakukan pengawasan sesuai tupoksinya.
"Sehingga betul-betul setiap rekomendasi yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan masing-masing diketahui," katanya.
Menurut dia bila ada pembangunan di KBU yang tidak mendapatkan izin dan rekomendasi maka akan langsung ditindak tegas oleh samsat KBU.
"Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis," katanya.
Dia mengaku selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan terkait dengan masalah kritis di wilayah KBU, bahkan saat dirinya berdialog dengan warga KBB, sudah banyak keluhan terkait longsor dan penyediaan air bersih.
"Tanpa ada kelola tata ruang yang baik sebetulnya kita sedang menuai bencana di masa depan. Artinya itu harus dikendalikan dengan ketat," katanya.
Pembentukan samsat merupakan amanat dari Perda KBU yang disahkan dua tahun lalu dan dengan samsat tersebut, Deddy yakin penegakan aturan di KBU akan konsisten dan tidak main-main.
"Sehingga masyarakat dan pengembang tidak akan berani main-main di sini, karena seluruh aparat penegak hukum sama-sama melihat persoalan yang sama dari perspektif yang sama," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Pembentukan samsat penting mengingat kondisi KBU saat ini sudah sangat kritis. Nantinya, di Samsat KBU ini, beberapa instansi bergabung dalam satu atap. Ada kepolisian, kejaksaan, sebagai penegak hukumnya. Bahkan ada kodam, serta pemprov dan kabupaten kota yang bergabung di wilayah KBU," kata Deddy Mizwar, di Bandung, Minggu.
Dia mengatakan dengan adanya samsat maka pengawasan di KBU akan semakin ketat, terlebih masing-masing instansi akan melakukan pengawasan sesuai tupoksinya.
"Sehingga betul-betul setiap rekomendasi yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan masing-masing diketahui," katanya.
Menurut dia bila ada pembangunan di KBU yang tidak mendapatkan izin dan rekomendasi maka akan langsung ditindak tegas oleh samsat KBU.
"Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis," katanya.
Dia mengaku selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan terkait dengan masalah kritis di wilayah KBU, bahkan saat dirinya berdialog dengan warga KBB, sudah banyak keluhan terkait longsor dan penyediaan air bersih.
"Tanpa ada kelola tata ruang yang baik sebetulnya kita sedang menuai bencana di masa depan. Artinya itu harus dikendalikan dengan ketat," katanya.
Pembentukan samsat merupakan amanat dari Perda KBU yang disahkan dua tahun lalu dan dengan samsat tersebut, Deddy yakin penegakan aturan di KBU akan konsisten dan tidak main-main.
"Sehingga masyarakat dan pengembang tidak akan berani main-main di sini, karena seluruh aparat penegak hukum sama-sama melihat persoalan yang sama dari perspektif yang sama," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018