Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang 2018 secara serentak di 12 Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat, 6 - 13 Februari.
Reses atau masa ketika anggota legislatif melaksanakan kegiatan di luar masa sidang, atau di luar kantor, seperti kunjungan kerja mendatangi konstituennya, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun kelompok.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD dan selain itu reses merupakan wadah atau media bagi Anggota DPRD untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Ineu mengatakan, aspirasi dan masukan-masukan yang sudah diperoleh selanjutnya menjadi kewajiban setiap anggota untuk memperjuangkan dan menindaklanjuti dalam program pembangunan daerah.
Selanjutnya menurut Ineu dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, hasil reses merupakan bagian dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya merupakan tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Selain digunakan sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah, agenda reses kali ini dimanfaatkan sebagai media sosialisasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat yang berlangsung pada 27 Juni 2018.
"Hal tersebut merupakan komitmen DPRD Jabar untuk ikut andil dalam mensukseskan agenda Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat 2018," kata dia.
Ineu mengungkapkan pihaknya pada kesempatan agenda reses kali ini akan memanfaatkannya untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat.
Menurut dia sosialisasi ini perlu terus dilakukan kepada masyarakat luas, mengingat hingga sampai saat ini tidak sedikit dari masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang belum mengetahui penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung pada bulan Juni mendatang.
"Ini kemudian menjadi salah satu perhatian yang serius bagi DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Kamis, mengatakan, melalui kegiatan reses, setiap anggota DPRD dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat yang diwakilinya untuk mendengarkan masukan dan aspirasi, terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.
Reses atau masa ketika anggota legislatif melaksanakan kegiatan di luar masa sidang, atau di luar kantor, seperti kunjungan kerja mendatangi konstituennya, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun kelompok.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD dan selain itu reses merupakan wadah atau media bagi Anggota DPRD untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Ineu mengatakan, aspirasi dan masukan-masukan yang sudah diperoleh selanjutnya menjadi kewajiban setiap anggota untuk memperjuangkan dan menindaklanjuti dalam program pembangunan daerah.
Selanjutnya menurut Ineu dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, hasil reses merupakan bagian dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya merupakan tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Selain digunakan sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah, agenda reses kali ini dimanfaatkan sebagai media sosialisasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat yang berlangsung pada 27 Juni 2018.
"Hal tersebut merupakan komitmen DPRD Jabar untuk ikut andil dalam mensukseskan agenda Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat 2018," kata dia.
Ineu mengungkapkan pihaknya pada kesempatan agenda reses kali ini akan memanfaatkannya untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat.
Menurut dia sosialisasi ini perlu terus dilakukan kepada masyarakat luas, mengingat hingga sampai saat ini tidak sedikit dari masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang belum mengetahui penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung pada bulan Juni mendatang.
"Ini kemudian menjadi salah satu perhatian yang serius bagi DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018