Antaranews Jabar - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat Netty Heryawan ingin mengadaptasi sistem koordinasi yang ada pada Dekranasda Jawa Timur.
Netty Heryawan dalam siaran persnya, Kamis, menuturkan sejumlah hal yang ingin diadaptasi dari Dekranasda Jatim, yaitu sumber pembiayaan yang dilakukan Dekranasda Jatim yang mampu bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sedangkan hingga saat ini, lanjut dia, sumber pembiayaan Dekranasda Jabar hanya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat saja.
"Apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi catatan bagi Dekranasda Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki pola kerja, pola hubungan dengan perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat," kata Netty.
Menurut dia, selama ini metode kerja Dekranasda Jawa Barat sudah seperti itu, namun pembiayaannya hanya dipusatkan pada satu perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
"Nanti kalau ada kegiatan yang bisa menyertakan Dekranasda dengan pengrajin dan produk unggulannya biasanya kami tetap koordinasi," kata dia.
Ia menuturkan sumber pembiayaan Dekranasda Jatim bersinergi dengan tujuh OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal, dan Biro Adm Perekonomian.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranasda Jatim sekaligus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Moch Ardi mengatakan bahwa Dekranasda Jatim sudah lama progresif bersinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) kerajinan di Jawa Timur.
Hal tersebut dilakukan agar nantinya pengrajin yang berada dibawah naungan Dekranasda Jatim mampu bersaing menuju tatanan global dengan mengikutsertakan para pengrajin ke event-event besar baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
"Jadi kita sinergitas dengan OPD terkait dengan UKM dan kerajinan. Ketujuh OPD inilah yang hari2nya berkaitan dengan dekranasda, sehingga kalau kami rapat baik tentang pameran, promosi, maupun pelatihan kami akan mengkutsertakan mereka (OPD terkait)," kata Ardi.
"Kami lakukan seperti ini karena ada beberapa kegiatan yang memang fungsinya Dekranasda, tapi harus kami padupadankan dengan Tim Terpadu Pameran Jatim, misalnya kita mau ke luar negeri atau ikut event besar, nah seluruh OPD tadi disatukan agar kekuatannya (dananya) besar," lanjut dia.
Sementara itu guna mengadaptasi sistem koordinasi tersebut, Netty mengungkapkan sebaiknya ada pembagian beban kerja pembiayaan yang didistribusikan pada berbagai perangkat daerah, bukan hanya dibebankan pada satu pihak, yakni Disperindag.
Keterlibatan perangkat-perangkat daerah dalam hal ini tentu dapat menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat mengakomodasi baik pada Dekranasda maupun pada para perajin dan produsen lokal agar dapat memperluas akses pasarnya, berjejaring dan menambah wawasan tentang bisnis yang digelutinya.
"Meskipun kerja-kerja kita sudah mulai koordinatif tapi tentu akan lebih baik dan semakin prima. Termasuk peluang dan kesempatan kita untuk mempromosikan kerajinan semakin tahun yang mem-back up yang memberikan dukungan bukan hanya satu perangkat searah tapi beberapa perangkat daerah ikut mengalokasikan angaran untuk upaya-upaya pengembangan yang kita lakukan," lanjut Netty.
"Mungkin ke depan akan kita elaborasi beberapa hal yang memang bisa langsung diadvokasi dengan beberapa perangkat daerah tertentu. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang dapat kita kawal baik dari sisi aturan, jadi semakin ringan beban yang kita miliki di disperindag karena memang ada pendistribusian beban kerja," lanjut dia.
Lebih lanjut Netty mengatakan, pihaknya akan segera merancang pertemuan dengan berbagai OPD di lingkungan pemprov Jabar guna membentuk sistem koordinasi terpadu, dalam rangka meningkatkan potensi UKM se-Jabar. Ia sangat yakin, dampak positif sistem koordinasi ini bukan hanya dirasakan pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi kerajinan Jabar di pasar nasional maupun internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Netty Heryawan dalam siaran persnya, Kamis, menuturkan sejumlah hal yang ingin diadaptasi dari Dekranasda Jatim, yaitu sumber pembiayaan yang dilakukan Dekranasda Jatim yang mampu bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sedangkan hingga saat ini, lanjut dia, sumber pembiayaan Dekranasda Jabar hanya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat saja.
"Apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi catatan bagi Dekranasda Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki pola kerja, pola hubungan dengan perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat," kata Netty.
Menurut dia, selama ini metode kerja Dekranasda Jawa Barat sudah seperti itu, namun pembiayaannya hanya dipusatkan pada satu perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
"Nanti kalau ada kegiatan yang bisa menyertakan Dekranasda dengan pengrajin dan produk unggulannya biasanya kami tetap koordinasi," kata dia.
Ia menuturkan sumber pembiayaan Dekranasda Jatim bersinergi dengan tujuh OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal, dan Biro Adm Perekonomian.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranasda Jatim sekaligus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Moch Ardi mengatakan bahwa Dekranasda Jatim sudah lama progresif bersinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) kerajinan di Jawa Timur.
Hal tersebut dilakukan agar nantinya pengrajin yang berada dibawah naungan Dekranasda Jatim mampu bersaing menuju tatanan global dengan mengikutsertakan para pengrajin ke event-event besar baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
"Jadi kita sinergitas dengan OPD terkait dengan UKM dan kerajinan. Ketujuh OPD inilah yang hari2nya berkaitan dengan dekranasda, sehingga kalau kami rapat baik tentang pameran, promosi, maupun pelatihan kami akan mengkutsertakan mereka (OPD terkait)," kata Ardi.
"Kami lakukan seperti ini karena ada beberapa kegiatan yang memang fungsinya Dekranasda, tapi harus kami padupadankan dengan Tim Terpadu Pameran Jatim, misalnya kita mau ke luar negeri atau ikut event besar, nah seluruh OPD tadi disatukan agar kekuatannya (dananya) besar," lanjut dia.
Sementara itu guna mengadaptasi sistem koordinasi tersebut, Netty mengungkapkan sebaiknya ada pembagian beban kerja pembiayaan yang didistribusikan pada berbagai perangkat daerah, bukan hanya dibebankan pada satu pihak, yakni Disperindag.
Keterlibatan perangkat-perangkat daerah dalam hal ini tentu dapat menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat mengakomodasi baik pada Dekranasda maupun pada para perajin dan produsen lokal agar dapat memperluas akses pasarnya, berjejaring dan menambah wawasan tentang bisnis yang digelutinya.
"Meskipun kerja-kerja kita sudah mulai koordinatif tapi tentu akan lebih baik dan semakin prima. Termasuk peluang dan kesempatan kita untuk mempromosikan kerajinan semakin tahun yang mem-back up yang memberikan dukungan bukan hanya satu perangkat searah tapi beberapa perangkat daerah ikut mengalokasikan angaran untuk upaya-upaya pengembangan yang kita lakukan," lanjut Netty.
"Mungkin ke depan akan kita elaborasi beberapa hal yang memang bisa langsung diadvokasi dengan beberapa perangkat daerah tertentu. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang dapat kita kawal baik dari sisi aturan, jadi semakin ringan beban yang kita miliki di disperindag karena memang ada pendistribusian beban kerja," lanjut dia.
Lebih lanjut Netty mengatakan, pihaknya akan segera merancang pertemuan dengan berbagai OPD di lingkungan pemprov Jabar guna membentuk sistem koordinasi terpadu, dalam rangka meningkatkan potensi UKM se-Jabar. Ia sangat yakin, dampak positif sistem koordinasi ini bukan hanya dirasakan pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi kerajinan Jabar di pasar nasional maupun internasional.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017