antarajabar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, mencatat pascabencana alam yang menimpa di 11 desa Kecamatan Sukaresmi, mengakibatkan kerugian mencapai Rp500 juta.
"Data tersebut diambil dari kerusakan sekolah SMPN 3 Sukaresmi, satu jembatan dan empat rumah warga yang terkena longsoran dan terancam pergerakan tanah," kata Camat Sukaresmi Aris Herianto saat dihubungi Selasa.
Dia menjelaskan, hampir semua desa di Sukaresmi rawan bencana, sehingga pihaknya mengimbau warga untuk melapor sebelum mendirikan bangunan di wilayah tersebut.
Sedangkan terkait relokasi SMPN 3 Sukaresmi, pihaknya memberikan dua pilihan, namun yang mengerucut di tanah desa, termasuk empat rumah di Kampung Cipari, disarankan untuk relokasi dan tidak dibangun kembali sesuai dengan kajian dari BMKG.
"Jangan ada pembangunan lagi di kawasan tersebut, harus ada izin kalau membangun. Lahannya akan direboisasi karena di tempat tersebut pernah terjadi bencana pergerakan tanah yang cukup besar tahun 2014," katanya.
Pihaknya sudah mengajukan pembangunan untuk relokasi sekolah di tanah desa seluas 3.200 meter persegi. Sedangkan Untuk rumah pemerintah masih kesulitan mencarikan lahan pengganti.
"Sosialisasi sudah dilakukan dulu sejak dulu, bahkan ada pelatihan BPBD agar tidak membangun pemukiman di daerah rawan bencana. Untuk rumah warga tidak ada pengantian, sehingga kami mengimbau warga waspada dan meminta izin kalau ingin mendirikan bangunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Data tersebut diambil dari kerusakan sekolah SMPN 3 Sukaresmi, satu jembatan dan empat rumah warga yang terkena longsoran dan terancam pergerakan tanah," kata Camat Sukaresmi Aris Herianto saat dihubungi Selasa.
Dia menjelaskan, hampir semua desa di Sukaresmi rawan bencana, sehingga pihaknya mengimbau warga untuk melapor sebelum mendirikan bangunan di wilayah tersebut.
Sedangkan terkait relokasi SMPN 3 Sukaresmi, pihaknya memberikan dua pilihan, namun yang mengerucut di tanah desa, termasuk empat rumah di Kampung Cipari, disarankan untuk relokasi dan tidak dibangun kembali sesuai dengan kajian dari BMKG.
"Jangan ada pembangunan lagi di kawasan tersebut, harus ada izin kalau membangun. Lahannya akan direboisasi karena di tempat tersebut pernah terjadi bencana pergerakan tanah yang cukup besar tahun 2014," katanya.
Pihaknya sudah mengajukan pembangunan untuk relokasi sekolah di tanah desa seluas 3.200 meter persegi. Sedangkan Untuk rumah pemerintah masih kesulitan mencarikan lahan pengganti.
"Sosialisasi sudah dilakukan dulu sejak dulu, bahkan ada pelatihan BPBD agar tidak membangun pemukiman di daerah rawan bencana. Untuk rumah warga tidak ada pengantian, sehingga kami mengimbau warga waspada dan meminta izin kalau ingin mendirikan bangunan," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017