Antarajabar.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan tidak menutup kemungkinan Pemprov untuk mengadopsi keputusan yang dilakukan Kota Cirebon dalam menangani konflik transportasi konvensional dan daring asalkan bisa berkeadilan.
"Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, akan tetapi bagaimana proses lebih berkeadilan pada setiap keputusan, itu yang penting," kata Demiz sapaan akrabnya di Cirebon, Kamis, menanggapi isu transportasi konvensional dan daring.
Demiz mengatakan terkait larang izin beroperasi bagi transportasi daring, dia meminta agar pihak transportasi daring dapat mengikuti aturan pemerintah yang berlaku sekarang.
Dia juga mengakui pemerintah tidak bisa menghindari adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini, namun bagaimana teknologi tidak mendiskriminasi pihak lain seperti transportasi konvensional.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mengatur regulasi yang pas dan ideal terkait perselisihan antara transportasi daring dan konvensional.
"Kita tidak mungkinlah menafikkan kemajuan teknologi, tapi bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan juga oleh perusahaan konvensional sehingga mereka tidak merasa dirugikan, semua harus adil," tuturnya.
"Transportasi daring kan tidak bayar pajak apa-apa, itu kan diskriminatif, kemudian SIM juga, seolah-olah mempersulit transportasi konvensional, tapi percayalah, tidak ada niat mendiskirditkan kelompok lain," lanjutnya.
Dia mengatakan Kota Cirebon merupakan Kota yang religius, mungkin karakter mereka juga terbentuk oleh itu, jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak bisa dilakukan.
"Karakter daerah yang religius menjadi dasar adanya jalan damai antara transportasi daring dan konvensional di Kota Cirebon," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, akan tetapi bagaimana proses lebih berkeadilan pada setiap keputusan, itu yang penting," kata Demiz sapaan akrabnya di Cirebon, Kamis, menanggapi isu transportasi konvensional dan daring.
Demiz mengatakan terkait larang izin beroperasi bagi transportasi daring, dia meminta agar pihak transportasi daring dapat mengikuti aturan pemerintah yang berlaku sekarang.
Dia juga mengakui pemerintah tidak bisa menghindari adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini, namun bagaimana teknologi tidak mendiskriminasi pihak lain seperti transportasi konvensional.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mengatur regulasi yang pas dan ideal terkait perselisihan antara transportasi daring dan konvensional.
"Kita tidak mungkinlah menafikkan kemajuan teknologi, tapi bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan juga oleh perusahaan konvensional sehingga mereka tidak merasa dirugikan, semua harus adil," tuturnya.
"Transportasi daring kan tidak bayar pajak apa-apa, itu kan diskriminatif, kemudian SIM juga, seolah-olah mempersulit transportasi konvensional, tapi percayalah, tidak ada niat mendiskirditkan kelompok lain," lanjutnya.
Dia mengatakan Kota Cirebon merupakan Kota yang religius, mungkin karakter mereka juga terbentuk oleh itu, jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak bisa dilakukan.
"Karakter daerah yang religius menjadi dasar adanya jalan damai antara transportasi daring dan konvensional di Kota Cirebon," katanya lagi.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017