Antarajabar.com - Ketua Harian Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat, Anton Ahmad Fauzi, mengatakan masifnya kehadiran taksi online membuat hampir 7.500 angkutan kota di Bandung raya harus dikandangkan.
"Jumlah angkot yang ada di Bandung raya, 15.000 angkot, hampir 50 persen tidak operasional karena sudah tidak masuk ke hitungan usahanya," ujar Anton saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis.
Anton mengatakan, penurunan ini terjadi sejak setahun terakhir, sehubungan dengan makin banyaknya taksi online yang beroperasi. Tidak ada batasan kuota taksi online dari pemerintah, serta tarif yang dianggap tidak masuk akal, membuat angkot semakin terpinggirkan.
Menurunnya pendapatan, serta tidak tertutupinya biaya setoran dari para sopir ke pengusaha menjadi salah satu dari sekian banyak masalah yang membuat para pengusaha gulung tikar.
"Boro-boro untuk setor, untuk dibawa pulang ke rumah juga mereka ketar-ketir," kata dia.
Ia melanjutkan, kehadiran transportasi berbasis aplikasi tidak hanya mengancam angkot saja, berbagai transportasi lainnya yang sudah hadir sejak dulu seperti ojek, dan becak pun terancam.
"Efeknya ke transportasi yang sudah eksis duluan, bukan hanya angkot saja," kata dia.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar tegas mengeluarkan kebijakan terkait kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Hal itu semata-mata untuk menyelamatkan pekerjaan transportasi konvensional.
"Kita tidak anti terhadap online, tapi yang harus ditekankan adalah regulasinya harus jelas," kata dia.
Sementara itu, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno memandang kehadiran transportasi online tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akan tetapi, justru malah mematikan usaha yang sudah berlangsung.
"Alhasil menimbulkan pengangguran baru," katanya.
Menurutnya, transportasi online dipilih masyarakat karena menawarkan kenyamanan dan tarif yang murah. Akan tetapi, apabila murah namun dengan tarif yang tidak wajar, hal ini perlu dipertanyakan.
"Perlu ada perhitungan sebetulnya biaya atau cost yang wajar jika transportasi online dijalankan. Tanpa subsidi dan gimmick marketing tak mungkin bisa harga menjadi sangat murah," kata dia.
"Nampaknya perlu ada upaya untuk mengaudit model bisnis semacam ini. Sebab pada kenyataannya di luar negeri tarif taksi online tak banyak beda dengan taksi resmi," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Jumlah angkot yang ada di Bandung raya, 15.000 angkot, hampir 50 persen tidak operasional karena sudah tidak masuk ke hitungan usahanya," ujar Anton saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis.
Anton mengatakan, penurunan ini terjadi sejak setahun terakhir, sehubungan dengan makin banyaknya taksi online yang beroperasi. Tidak ada batasan kuota taksi online dari pemerintah, serta tarif yang dianggap tidak masuk akal, membuat angkot semakin terpinggirkan.
Menurunnya pendapatan, serta tidak tertutupinya biaya setoran dari para sopir ke pengusaha menjadi salah satu dari sekian banyak masalah yang membuat para pengusaha gulung tikar.
"Boro-boro untuk setor, untuk dibawa pulang ke rumah juga mereka ketar-ketir," kata dia.
Ia melanjutkan, kehadiran transportasi berbasis aplikasi tidak hanya mengancam angkot saja, berbagai transportasi lainnya yang sudah hadir sejak dulu seperti ojek, dan becak pun terancam.
"Efeknya ke transportasi yang sudah eksis duluan, bukan hanya angkot saja," kata dia.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar tegas mengeluarkan kebijakan terkait kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Hal itu semata-mata untuk menyelamatkan pekerjaan transportasi konvensional.
"Kita tidak anti terhadap online, tapi yang harus ditekankan adalah regulasinya harus jelas," kata dia.
Sementara itu, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno memandang kehadiran transportasi online tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akan tetapi, justru malah mematikan usaha yang sudah berlangsung.
"Alhasil menimbulkan pengangguran baru," katanya.
Menurutnya, transportasi online dipilih masyarakat karena menawarkan kenyamanan dan tarif yang murah. Akan tetapi, apabila murah namun dengan tarif yang tidak wajar, hal ini perlu dipertanyakan.
"Perlu ada perhitungan sebetulnya biaya atau cost yang wajar jika transportasi online dijalankan. Tanpa subsidi dan gimmick marketing tak mungkin bisa harga menjadi sangat murah," kata dia.
"Nampaknya perlu ada upaya untuk mengaudit model bisnis semacam ini. Sebab pada kenyataannya di luar negeri tarif taksi online tak banyak beda dengan taksi resmi," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017