Antarajabar.com - Pemerintah Kota Bandung memberikan hibah sebesar Rp12,3 miliar kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bandung 2018.
"Karena peristiwa Pilkada serentak luar biasa. Hari ini kita hibahkan ke Panwaslu Rp12,3 miliar," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Bandung, Rabu.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, dana sebesar itu diperuntukkan sepenuhnya agar pelaksanaan Pilkada Kota Bandung berjalan kondusif.
Ia meyakini kondisi politik di Kota Bandung akan aman berkaca pada Pilkada 2013 yang cenderung tidak banyak masalah.
"Saya meyakini penyelenggaraan pemilihan di Bandung, secara umum selalu baik. Terbukti waktu kita selenggarakan Pilpres dan Pileg (Pemilihan legislatif) relatif aman karena masyarakatnya relatif sudah melek politik," kata dia.
Menurutnya, Panwaslu harus fokus pada ketertiban pelaksanaan sosialisasi atau kampanye. Sebab tahun ini, ada perbedaan regulasi di mana alat peraga kampanye seluruhnya disediakan oleh KPU.
Terkait itu ia meminta kepada Panwaslu menyusun peraturan yang sejelas-jelasnya agar proses pemilihan umum bisa berlangsung sebaik-baiknya
"Saya titip ke Panwaslu, peraturan harus jelas hitam dan putihnya. Harus jelas mana yang boleh dan tidak boleh," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Karena peristiwa Pilkada serentak luar biasa. Hari ini kita hibahkan ke Panwaslu Rp12,3 miliar," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Bandung, Rabu.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, dana sebesar itu diperuntukkan sepenuhnya agar pelaksanaan Pilkada Kota Bandung berjalan kondusif.
Ia meyakini kondisi politik di Kota Bandung akan aman berkaca pada Pilkada 2013 yang cenderung tidak banyak masalah.
"Saya meyakini penyelenggaraan pemilihan di Bandung, secara umum selalu baik. Terbukti waktu kita selenggarakan Pilpres dan Pileg (Pemilihan legislatif) relatif aman karena masyarakatnya relatif sudah melek politik," kata dia.
Menurutnya, Panwaslu harus fokus pada ketertiban pelaksanaan sosialisasi atau kampanye. Sebab tahun ini, ada perbedaan regulasi di mana alat peraga kampanye seluruhnya disediakan oleh KPU.
Terkait itu ia meminta kepada Panwaslu menyusun peraturan yang sejelas-jelasnya agar proses pemilihan umum bisa berlangsung sebaik-baiknya
"Saya titip ke Panwaslu, peraturan harus jelas hitam dan putihnya. Harus jelas mana yang boleh dan tidak boleh," ujar dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017