Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyarankan pemerintah memperkuat langkah mitigasi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk mencegah terjadinya kasus dugaan keracunan, termasuk di Cirebon, Jabar.
Ia menyebutkan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa daerah, menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan sejak tahap awal.
“Ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, Presiden juga sudah merespons. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan dari seluruh prosesnya, mulai dari memasak, distribusi, penyajian, sampai menunya,” ujarnya di Cirebon, Rabu.
Ia menjelaskan penanganan kasus ini sejatinya berkaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, seperti puskesmas dan rumah sakit.
Sedangkan, kata dia, evaluasi terhadap dapur serta pengelolaan makanan berada di lembaga khusus di tingkat pusat.
Meski begitu, Ono menilai pemerintah di tingkat daerah tetap harus dilibatkan dalam pengawasan terutama dalam proses mitigasi agar pencegahan dilakukan sejak dini, bukan hanya setelah kasus terjadi.
Ia menyebutkan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tidak memiliki kewenangan teknis langsung dalam penyelenggaraan program MBG.
Namun, kata dia, lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan dan dorongan agar setiap kejadian segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Sehingga pengawasan itu tidak hanya pada saat kejadian, tetapi kita melakukan mitigasi, sehingga pencegahan terhadap situasi keracunan itu tidak terjadi,” katanya.
Ono menekankan fungsi tersebut penting untuk memastikan pemerintah daerah dan pusat saling berkoordinasi dalam merespons setiap kasus, termasuk melakukan perbaikan sistemik terhadap penyelenggaraan program.
Program MBG, lanjut dia, memiliki tujuan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun pelaksanaannya perlu didukung dengan pengawasan yang lebih ketat dan mitigasi yang terencana.
Ono berharap ke depan seluruh tahapan dalam program MBG, mulai dari proses memasak, pendistribusian, hingga penyajian, dapat dikontrol lebih ketat oleh pemerintah agar keamanan pangan bagi siswa benar-benar terjamin.
“Termasuk menu, menurut saya, harus ada evaluasi yang mendalam,” ucap dia.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025