Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerapkan manajemen risiko untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satunya melalui Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekretaris dinas, kepala subbagian program dan keuangan, serta pejabat terkait dari seluruh perangkat daerah Pemkot Bandung.
Dari siaran pers, Rabu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Ia berpendapat, risiko tidak boleh dipandang sebagai hambatan, tetapi dikelola dengan strategi yang tepat agar tujuan pembangunan tetap tercapai.
“Manajemen risiko bukan sekadar prosedur administrasi, tetapi instrumen strategis yang wajib terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan cara ini, kita bisa melindungi organisasi, pimpinan, dan seluruh staf dari potensi masalah yang mungkin muncul,” ujar Iskandar.
Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, mengatakan sosialisasi ini adalah langkah awal untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dalam memahami urgensi manajemen risiko. Ia mengatakan, sesuai Perwal 38/2025, setiap perangkat daerah wajib menetapkan pemilik dan pengelola risiko di unit kerja masing-masing.
“Ada tiga lini model. Kepala perangkat daerah sebagai pemilik risiko, pejabat manajemen sebagai pengelola risiko, dan Inspektorat sebagai pengawas internal. Melalui simulasi dan studi kasus, kami berharap peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memulai identifikasi risiko di unit kerjanya,” jelas Dharmawan.
Hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya komitmen bersama untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten, tersusunnya struktur internal pengelola risiko di setiap perangkat daerah, dan lahirnya draf awal risk register sebagai langkah nyata setelah sosialisasi.
Pemkot percaya penerapan manajemen risiko yang konsisten dapat meningkat efektivitas program, menguatkan budaya kerja yang antisipatif, dan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Dengan manajemen risiko yang baik, kita sedang membangun fondasi pemerintahan yang lebih tangguh, akuntabel, dan terpercaya demi terwujudnya visi Kota Bandung Utama,” ucap Dharmawan.
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025