Antarajabar.com - DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi dari warga Kampung Caringin, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, yang terdampak dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta.
"Beberapa waktu saat saya melakukan dialog hearing, warga Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat datang ke saya menyampaikan agar proses ganti rugi tanah mereka yang terpakai untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa sesuai undang-undang," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Rabu.
DPRD Jawa Barat, menurut dia, akan segera mengutus tim untuk menindaklanjuti sejumlah laporan keresahan masyarakat mengenai rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dan selama ini, DPRD Jawa Barat menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai pembangunan megaproyek tersebut," kata dia.
Haris mengatakan sampai saat ini DPRD Jawa Barat tidak dilibatkan dalam pembangunan proyek nasional tersebut namun pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah warga yang tinggal di kawasan yang rencananya dibebaskan untuk proyek tersebut.
"Selain itu, saya juga menerima beberapa laporan, masyarakat resah dengan informasi yang simpang siur mengenai rencana pembangunan kereta cepat ini. Kami pun belum tahu, karena selama ini bisa dibilang tidak ada koordinasi sama sekali dengan kami," kata dia.
Menurut dia, pihaknya akan mengutus tim yang terdiri atas Komisi I, IV dan V untuk mencari informasi dan menampung keluhan permasalahan dari masyarakat Jawa Barat.
"Untuk tahap awal kami akan menampung keluhan masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat kebingungan, dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak," kata Haris.
Keresahan yang muncul di masyarakat ialah seperti tentang kejelasan lokasi dan tahapan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek kereta cepat.
Hal tersebut, kata Haris, jangan sampai membuat pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terkesan lepas tangan dengan rencana pembangunan tersebut.
"Jadi ini memang proyek nasional, dikerjakan pemerintah pusat. Tapi masyarakat ini kan masyarakat Jawa Barat," kata dia.
Ia juga mengimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang belum jelas terkait perkembangan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Beberapa waktu saat saya melakukan dialog hearing, warga Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat datang ke saya menyampaikan agar proses ganti rugi tanah mereka yang terpakai untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa sesuai undang-undang," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Rabu.
DPRD Jawa Barat, menurut dia, akan segera mengutus tim untuk menindaklanjuti sejumlah laporan keresahan masyarakat mengenai rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dan selama ini, DPRD Jawa Barat menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai pembangunan megaproyek tersebut," kata dia.
Haris mengatakan sampai saat ini DPRD Jawa Barat tidak dilibatkan dalam pembangunan proyek nasional tersebut namun pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah warga yang tinggal di kawasan yang rencananya dibebaskan untuk proyek tersebut.
"Selain itu, saya juga menerima beberapa laporan, masyarakat resah dengan informasi yang simpang siur mengenai rencana pembangunan kereta cepat ini. Kami pun belum tahu, karena selama ini bisa dibilang tidak ada koordinasi sama sekali dengan kami," kata dia.
Menurut dia, pihaknya akan mengutus tim yang terdiri atas Komisi I, IV dan V untuk mencari informasi dan menampung keluhan permasalahan dari masyarakat Jawa Barat.
"Untuk tahap awal kami akan menampung keluhan masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat kebingungan, dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak," kata Haris.
Keresahan yang muncul di masyarakat ialah seperti tentang kejelasan lokasi dan tahapan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek kereta cepat.
Hal tersebut, kata Haris, jangan sampai membuat pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terkesan lepas tangan dengan rencana pembangunan tersebut.
"Jadi ini memang proyek nasional, dikerjakan pemerintah pusat. Tapi masyarakat ini kan masyarakat Jawa Barat," kata dia.
Ia juga mengimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang belum jelas terkait perkembangan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017