Antarajabar.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) segera meneken kerja sama operasi (KSO) pengelolaan bandara, karena sejumlah maskapai sudah menandatangani perjanjian penggunaan BIJB.
"Kemarin koordinasi dengan AP2, saya meminta kepada AP2 dan BIJB supaya segera membuat KSO, supaya semua pihak nyaman karena hampir semua maskapai sudah menandatangani perjanjian untuk menggunakan bandara tersebut," kata Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu.
Sejumlah maskapai yang sudah menandatangani perjanjian adalah Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Airasia, NAC, Kalstar, dan Cathay Pacific.
Selain untuk maskapai, kata dia, KSO juga akan membuat nyaman para investor.
BIJB yang berada di Kawasan Kertajati, Kabupaten Majalengka, mengusung konsep aerotropolis atau kota bandara akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki luas 1.800 hektare.
Luas terminalnya mencapai 96.000 meter persegi yang mampu menampung 5-11 juta penumpang per tahun. Salah satunya untuk memenuhi pangsa pasar besar di Jawa Barat yaitu haji dan umroh. Bandara ini mampu didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 747 dan 777.
BIJB ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal 1 2018. Saat ini pembangunannya masih terus berlangsung.
Pembangunan sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT BIJB secara keseluruhan sudah mencapai 50 persen. Pembangunan sisi darat ini terbagi kedalam tiga paket.
Paket pertama yaitu pekerjaan infrastruktur, jalan dan simpang susun oleh PT Adhi Karya yang progresnya sudah hampir 80 persen.
Paket kedua yakni pembangunan gedung terminal utama yang dikerjakan oleh WIKA dan PP sudah mencapai 29 persen.
Sementara paket ketiga yaitu pengerjaan gedung-gedung pendukung nonterminal yang kini sudah mencapai 70 persen. Seluruhnya konstruksinya ditargetkan rampung pada Desember 2017.
"Alhamdulillah sekarang pembangunannya lancar ya tidak ada berhentinya jadi semenjak di 'ground breaking' sampai sekarang gak ada jeda," kata gubernur yang akrab disapa Aher ini.
Sementara pembangunan sisi udara dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, di antaranya landasan pacu (runway), area parkir pesawat (appron), pengatur lalu lintas pesawat atau "air traffic control" (ATC) dan pagar pengamanan sekeliling bandara.
Dari sisi pendanaan, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang melibatkan pemerintah daerah. Berbeda dengan bandara lainnya yang dibangun oleh pemerintah pusat dan AP II/AP I.
"Ini adalah proyek yang unik karena satu-satunya bandara yang menghadirkan keterlibatan Pemprov Jabar secara signifikan ya, di tempat lain kan murni pusat dan AP, kalau di sini kan ada unsur pusatnya, ada AP2 dan ada BUMD-nya, itu yang istimewa," kata Aher.
Menurut dia, Pemprov Jabar melalui BUMD yaitu PT BIJB yang membangun sisi darat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2,16 triliun, di mana 70 persen dari dana tersebut ditangani oleh Pemprov Jabar dan 30 persennya dari pinjaman.
Ia mengatakan saat ini biaya tersebut baru terpebuhi sekitar Rp700 miliar atau masih kurang sekitar Rp1,4 triliun, namun pihaknya menjamin kebutuhan dana tersebut akan terpenuhi dalam waktu dekat.
Beberapa waktu lalu PT BIJB telah menerima suntikan modal sebesar Rp906 miliar dari konsorsium bank syariah daerah yang tergabung dalam sindikasi perbankan syariah di antaranya Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank BJB Syariah.
Tak hanya itu, di saat yang sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Taspen (Persero) dan beberapa perusahaan asuransi sudah berniat membeli reksadana penempatan terbatas (RDPT) PT BIJB.
"Bahkan, bank konvensional juga sudah ingin masuk untuk menginvestasikan dananya di bandara ini. Jadi dari sisi pendanaan kan sudah relatif aman. Makanya segeralah tanda tangni KSO agar semua pihak merasa nyaman," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kemarin koordinasi dengan AP2, saya meminta kepada AP2 dan BIJB supaya segera membuat KSO, supaya semua pihak nyaman karena hampir semua maskapai sudah menandatangani perjanjian untuk menggunakan bandara tersebut," kata Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu.
Sejumlah maskapai yang sudah menandatangani perjanjian adalah Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Airasia, NAC, Kalstar, dan Cathay Pacific.
Selain untuk maskapai, kata dia, KSO juga akan membuat nyaman para investor.
BIJB yang berada di Kawasan Kertajati, Kabupaten Majalengka, mengusung konsep aerotropolis atau kota bandara akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki luas 1.800 hektare.
Luas terminalnya mencapai 96.000 meter persegi yang mampu menampung 5-11 juta penumpang per tahun. Salah satunya untuk memenuhi pangsa pasar besar di Jawa Barat yaitu haji dan umroh. Bandara ini mampu didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 747 dan 777.
BIJB ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal 1 2018. Saat ini pembangunannya masih terus berlangsung.
Pembangunan sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT BIJB secara keseluruhan sudah mencapai 50 persen. Pembangunan sisi darat ini terbagi kedalam tiga paket.
Paket pertama yaitu pekerjaan infrastruktur, jalan dan simpang susun oleh PT Adhi Karya yang progresnya sudah hampir 80 persen.
Paket kedua yakni pembangunan gedung terminal utama yang dikerjakan oleh WIKA dan PP sudah mencapai 29 persen.
Sementara paket ketiga yaitu pengerjaan gedung-gedung pendukung nonterminal yang kini sudah mencapai 70 persen. Seluruhnya konstruksinya ditargetkan rampung pada Desember 2017.
"Alhamdulillah sekarang pembangunannya lancar ya tidak ada berhentinya jadi semenjak di 'ground breaking' sampai sekarang gak ada jeda," kata gubernur yang akrab disapa Aher ini.
Sementara pembangunan sisi udara dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, di antaranya landasan pacu (runway), area parkir pesawat (appron), pengatur lalu lintas pesawat atau "air traffic control" (ATC) dan pagar pengamanan sekeliling bandara.
Dari sisi pendanaan, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang melibatkan pemerintah daerah. Berbeda dengan bandara lainnya yang dibangun oleh pemerintah pusat dan AP II/AP I.
"Ini adalah proyek yang unik karena satu-satunya bandara yang menghadirkan keterlibatan Pemprov Jabar secara signifikan ya, di tempat lain kan murni pusat dan AP, kalau di sini kan ada unsur pusatnya, ada AP2 dan ada BUMD-nya, itu yang istimewa," kata Aher.
Menurut dia, Pemprov Jabar melalui BUMD yaitu PT BIJB yang membangun sisi darat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2,16 triliun, di mana 70 persen dari dana tersebut ditangani oleh Pemprov Jabar dan 30 persennya dari pinjaman.
Ia mengatakan saat ini biaya tersebut baru terpebuhi sekitar Rp700 miliar atau masih kurang sekitar Rp1,4 triliun, namun pihaknya menjamin kebutuhan dana tersebut akan terpenuhi dalam waktu dekat.
Beberapa waktu lalu PT BIJB telah menerima suntikan modal sebesar Rp906 miliar dari konsorsium bank syariah daerah yang tergabung dalam sindikasi perbankan syariah di antaranya Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank BJB Syariah.
Tak hanya itu, di saat yang sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Taspen (Persero) dan beberapa perusahaan asuransi sudah berniat membeli reksadana penempatan terbatas (RDPT) PT BIJB.
"Bahkan, bank konvensional juga sudah ingin masuk untuk menginvestasikan dananya di bandara ini. Jadi dari sisi pendanaan kan sudah relatif aman. Makanya segeralah tanda tangni KSO agar semua pihak merasa nyaman," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017