Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) selaku wakil dari pemerintah melantik Iman Achmad Nugraha sebagai kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar di Bandung, Senin.
Iman Achmad Nugraha yang menggantikan kepala BPKP Jabar sebelumnya yaitu Deni Suardini, dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-170/K/SU/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP.
Deni Suardini kini menempati posisi barunya di BKPP pusat, sedangkan Iman Achmad Nugraha sebelumnya adalah kepala BPKP Sumatera Selatan.
"Selamat kepada bapak Iman Achmad Nugraha semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan penuh tanggunng jawab serta membawa BPKP Jabar ke arah yang lebih baik terutama dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pendorong akuntabilitas keuangan dan kinerja dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan good and clean government," kata Aher usai membacakan naskah pelantikan.
Ia mengungkapkan, demi mendorong percepatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, peningkatan kapabilitas APIP secara khusus telah tertera dibagian rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 sebagai bagian dari agenda pembangunan.
"Ini juga sudah dipertegas oleh Presiden Jokowi yang menargetkan kapabilitas APIP pada akhir 2019 berada pada level 3," ujarnya.
Atas hal tersebut, Pemprov Jabar bersama lima Provinsi lainnya telah mewujudkannya di tahun 2017 ini dengan berhasil meningkatkan kapabilitas APIP pada level 3.
Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro yang mewakili kepala BPKP, bersamaan dengan acara pelantikan.
"Tentu prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh stakeholders termasuk keluarga besar BPKP Jabar, terimaksih dan apresiasi yang tinggi atas pembinaan dan diklat yang dilakukan untuk jabatan fungsional auditor, pendampingan dan kerjasama Pemprov, Pemkab serta Pemkot dalam meningkatkan akuntabikitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sehingga Jabar berhasil meraih level 3," kata Aher.
Ia pun terus mendorong para bupati dan wali kota termasuk jajaran APIP se-wilayah Jabar untuk lebih meningkatkan lagi kinerja baik secara keorganisasian maupun SDM.
"Khususnya kepada perwakilan BPKP Jabar saya mengimbau untuk terus melakukan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP secara intensif sehingga mencapai standar nasional bahkan internasional maksimal akhir 2018 seluruh APIP di Jabar sudah masuk level 3," katanya.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro menjelaskan, tahun 2019 mendatang setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kapabilitas APIP pada level 3.
Secara Nasional saat ini baru 362 pemerintah daerah atau 66,79 persen yang telah meraih opini WTP.
"Untuk wilayah Jabar pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP sudah sebanyak 25 dari 27 pemerintah daerah atau 89 persen," katanya.
Menurut dia, berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Gatot menuturkan, perlu mengingatkan kembali terkait dengan ketepatan waktu penetapan APBD.
Ketepatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan secara nasional dari 542 pemerintah daerah masih terdapat 99 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tidak tepat waktu.
"Di Jabar sendiri untuk penetapan APBD tahun anggaran 2017 sudah 21 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tepat waktu. Kami berharap capaian ini," kata Gatot.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Iman Achmad Nugraha yang menggantikan kepala BPKP Jabar sebelumnya yaitu Deni Suardini, dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-170/K/SU/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP.
Deni Suardini kini menempati posisi barunya di BKPP pusat, sedangkan Iman Achmad Nugraha sebelumnya adalah kepala BPKP Sumatera Selatan.
"Selamat kepada bapak Iman Achmad Nugraha semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan penuh tanggunng jawab serta membawa BPKP Jabar ke arah yang lebih baik terutama dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pendorong akuntabilitas keuangan dan kinerja dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan good and clean government," kata Aher usai membacakan naskah pelantikan.
Ia mengungkapkan, demi mendorong percepatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, peningkatan kapabilitas APIP secara khusus telah tertera dibagian rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 sebagai bagian dari agenda pembangunan.
"Ini juga sudah dipertegas oleh Presiden Jokowi yang menargetkan kapabilitas APIP pada akhir 2019 berada pada level 3," ujarnya.
Atas hal tersebut, Pemprov Jabar bersama lima Provinsi lainnya telah mewujudkannya di tahun 2017 ini dengan berhasil meningkatkan kapabilitas APIP pada level 3.
Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro yang mewakili kepala BPKP, bersamaan dengan acara pelantikan.
"Tentu prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh stakeholders termasuk keluarga besar BPKP Jabar, terimaksih dan apresiasi yang tinggi atas pembinaan dan diklat yang dilakukan untuk jabatan fungsional auditor, pendampingan dan kerjasama Pemprov, Pemkab serta Pemkot dalam meningkatkan akuntabikitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sehingga Jabar berhasil meraih level 3," kata Aher.
Ia pun terus mendorong para bupati dan wali kota termasuk jajaran APIP se-wilayah Jabar untuk lebih meningkatkan lagi kinerja baik secara keorganisasian maupun SDM.
"Khususnya kepada perwakilan BPKP Jabar saya mengimbau untuk terus melakukan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP secara intensif sehingga mencapai standar nasional bahkan internasional maksimal akhir 2018 seluruh APIP di Jabar sudah masuk level 3," katanya.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro menjelaskan, tahun 2019 mendatang setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kapabilitas APIP pada level 3.
Secara Nasional saat ini baru 362 pemerintah daerah atau 66,79 persen yang telah meraih opini WTP.
"Untuk wilayah Jabar pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP sudah sebanyak 25 dari 27 pemerintah daerah atau 89 persen," katanya.
Menurut dia, berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Gatot menuturkan, perlu mengingatkan kembali terkait dengan ketepatan waktu penetapan APBD.
Ketepatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan secara nasional dari 542 pemerintah daerah masih terdapat 99 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tidak tepat waktu.
"Di Jabar sendiri untuk penetapan APBD tahun anggaran 2017 sudah 21 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tepat waktu. Kami berharap capaian ini," kata Gatot.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017