Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher mengingatkan para pengusaha, khususnya pelaku UMKM agar senantiasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi (TI).
"Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat," kata Ahmad Heryawan, usai menjadi pembicara pada acara 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information dan Innovation, di Bandung, Kamis.
Ia menuturkan selain dalam rangka efisiensi maka digitalisasi sistem pelayanan itu merupakan bentuk komitmen transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat.
"Dan tentu semua pihak kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sebab kalau tidak menyesuaikan kita akan ketinggalan," katanya.
Menurut dia, pengadopsian teknologi pun terjadi dalam dunia bisnis dan tentunya berdampak pada perekonomian.
Sebagai pemegang kebijakan, lanjut dia, pemerintah akan bertugas menjaga keseimbangan dan jangan sampai ketika teknologi berubah ke arah yang lebih baik malah merugikan pihak lain yang belum melek teknologi.
Oleh karena itu, lanjut Aher, Pemprov Jawa Barat berkomitmen dalam pemerataan penerimaan teknologi informasi.
"Kemudian tenaga kerja didorong untuk bisa menyesuikan dengan perkembangan teknologi. Peningkatan kualitas lulusan SMK, Fakultas teknik sedang dilakukan. Agar menghasilkan orang-orang yang cocok dengan tuntutan teknologi yang terus berkembang," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan adaptasi penggunaan teknologi oleh Pemprov Jabar dibuktikan dengan rancangan sistem aplikasi integrasi untuk pengawasan keuangan.
"Dengan sistem tersebut, pendapatan dan belanja daerah bisa dilihat secara real time sekaligus bisa mengawasi 14 juta transaksi yang dilakukan OPD di lingkungan Pemprov Jabar," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengungkapkan, sistem yang sudah direncanakan tiga tahun lalu itu akan diujicobakan pada bulan September tahun ini.
"Jadi dengan aplikasi ini memudahkan gubernur dalam mengambil keputusan atau melihat perkembangan pendapatan dan belanja tiap perangkat daerah," kata Iwa.
Ia menuturkan dengan pemantauan cash flow keuangan daerah, secara tidak langsung Gubernur bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat," kata Ahmad Heryawan, usai menjadi pembicara pada acara 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information dan Innovation, di Bandung, Kamis.
Ia menuturkan selain dalam rangka efisiensi maka digitalisasi sistem pelayanan itu merupakan bentuk komitmen transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat.
"Dan tentu semua pihak kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sebab kalau tidak menyesuaikan kita akan ketinggalan," katanya.
Menurut dia, pengadopsian teknologi pun terjadi dalam dunia bisnis dan tentunya berdampak pada perekonomian.
Sebagai pemegang kebijakan, lanjut dia, pemerintah akan bertugas menjaga keseimbangan dan jangan sampai ketika teknologi berubah ke arah yang lebih baik malah merugikan pihak lain yang belum melek teknologi.
Oleh karena itu, lanjut Aher, Pemprov Jawa Barat berkomitmen dalam pemerataan penerimaan teknologi informasi.
"Kemudian tenaga kerja didorong untuk bisa menyesuikan dengan perkembangan teknologi. Peningkatan kualitas lulusan SMK, Fakultas teknik sedang dilakukan. Agar menghasilkan orang-orang yang cocok dengan tuntutan teknologi yang terus berkembang," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan adaptasi penggunaan teknologi oleh Pemprov Jabar dibuktikan dengan rancangan sistem aplikasi integrasi untuk pengawasan keuangan.
"Dengan sistem tersebut, pendapatan dan belanja daerah bisa dilihat secara real time sekaligus bisa mengawasi 14 juta transaksi yang dilakukan OPD di lingkungan Pemprov Jabar," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengungkapkan, sistem yang sudah direncanakan tiga tahun lalu itu akan diujicobakan pada bulan September tahun ini.
"Jadi dengan aplikasi ini memudahkan gubernur dalam mengambil keputusan atau melihat perkembangan pendapatan dan belanja tiap perangkat daerah," kata Iwa.
Ia menuturkan dengan pemantauan cash flow keuangan daerah, secara tidak langsung Gubernur bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017