![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jabar.antaranews.com/berita/64448/aher-bpkp-teken-mou-coe-akuntabilitas-sektor-publik&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/07/20170718IMG-20170718-WA0001.jpg&description=Aher-BPKP Teken MoU "CoE" Akuntabilitas Sektor Publik ){kind=link}
Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ardan Adiperdana menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan Center of Excellence (CoE) di Jakarta, Selasa.
CoE adalah bentuk sinergi antara BPKP sebagai praktisi di bidang pengawasan sektor publik, Perguruan Tinggi sebagai akademisi yang memiliki kemampuan di bidang riset dan teori, serta dengan Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Aher dalam siaran persnya, menuturkan dirinya mewakili delapan pemerintah provinsi lain dan pemda 14 kabupaten/kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP atas pengembangan kerja sama CoE ini.
Ia berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas para pengawas internal pemerintah atau APIP, serta peningkatan pengelolaan keuangan yang baik dan "good governance".
"Pemerintah daerah merasa diuntungkan dengan program ini. Karena kami dari provinsi yakni sembilan provinsi khususnya dan 14 kabupaten/kota mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan aparatur terbaik kami untuk dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya," ujar dia.
Menurut dia, kesempatan ini menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemda.
Menutut Aher, hal tersebut akan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat di daerah.
"Kata kunci manakala kita ingin menghadirkan kinerja pembangunan akuntabilitas keuangan menjadi sangat baik dan kemudian adalah opininya yang tertinggi adalah WTP, ternyata faktor sumber daya aparatur yang harus terus kita tingkatkan kapasitasnya," ujar Aher.
CoE merupakan bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR) untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik.
Progam ini diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. STAR merupakan program yang dibiayai melalui pendanaan dari Asian Development Bank (Loan ADB Nomor 2927-INO).
Melalui STAR telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas personel auditor dan pengelola keuangan negara, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas.
BPKP ditunjuk sebagai Executing Agency yang bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan program ini.
Salah satu kegiatan STAR adalah pemberian beasiswa program S-2 dan S-1 kepada Pengelola Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah.
Sampai Juni 2017, jumlah lulusan program gelar STAR S-1 sebanyak 452 orang dan S-2 sebanyak 1.503 orang, sehingga total sebanyak 1.955 orang atau 78,2 persen dari target DMF (Design and Monitoring Framework).
Selain memberikan beasiswa S-2 dan S-1/D-IV, STAR juga berupaya melakukan transfer of knowlegde kepada aparatur Pemerintah Daerah melalui pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia.
Untuk itu, pada kesempatan ini, selain dengan 9 (sembilan) Gubernur, ditandatangani pula MoU CoE antara Deputi Kepala BPKP RI Bidang PIP Polhukam dan PMK Binsar H Simanjuntak (penanggung jawab STAR BPKP) dengan Rektor dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia.
Kemudian Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin), serta 14 kabupaten/kota (Bupati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk.
Lalu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Anambas, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, dan Wakilota Pare-Pare).
Sementara itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, upaya pembangunan tidak terlepas dari birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Birokrasi yang menjadi komponen dan unsur penggerak pembangunan harus memiliki kualitas yang tinggi, efisien, efektif, bersih, dan akuntabel.
Demikian juga untuk tata kelola pembangunan yang harus memiliki ruang memadai untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional secara bertanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan.
"Untuk itu, fondasi awal yang harus dilakukan adalah penguatan sumber daya dan proses bisnis pemerintahan. Kebutuhan inilah yang dijembatani oleh usaha melalui program State Accountability Revitalization yang didukung oleh ADB," kata Ardan.
Lebih lanjut Ardan menjelaskan, STAR sangat mendukung prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat akuntabilitas.
"Hal ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, peguatan sistem, dan pembelajaran pelatihan, serta penguatan kelembagaan melalui perbaikan sistem terkait akuntabilitas dan pengawasan," katanya.
Penandatanganan MoU ini juga disaksikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dan Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Ainun Naim sebagai bentuk dukungan terwujudnya pengembangan CoE.
Kementerian Dalam Negeri mendukung serta menyambut baik kerjasama ini dalam kerangka atau aspek penguatan akuntabilitas pemerintah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah Pusat ingin perencanaan program strategis nasional bisa berjalan baik hingga tingkat pemerintahan desa. Hal tersebut bisa terwujud apabila ada pola tegak lurus dan sinergitas antar-semua level pemerintahan, termasuk peran perguruan tinggi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat.
"Oleh karenanya, fungsi penguatan akuntabilitas juga harus menjadi hal yang lebih dioptimalkan ke depan," ujar Tjahjo.
Tjahjo menilai peran perguruan tinggi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan daerah dan proses pengambilan kebijakan politik di dalamnya.
"Fungsi perguruan tinggi ini dengan otonomi bebasnya, harus menyampaikan secara kritis prinsip-prinsip masukan secara komprehensif itu jelas," kata Tjahjo.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
CoE adalah bentuk sinergi antara BPKP sebagai praktisi di bidang pengawasan sektor publik, Perguruan Tinggi sebagai akademisi yang memiliki kemampuan di bidang riset dan teori, serta dengan Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Aher dalam siaran persnya, menuturkan dirinya mewakili delapan pemerintah provinsi lain dan pemda 14 kabupaten/kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP atas pengembangan kerja sama CoE ini.
Ia berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas para pengawas internal pemerintah atau APIP, serta peningkatan pengelolaan keuangan yang baik dan "good governance".
"Pemerintah daerah merasa diuntungkan dengan program ini. Karena kami dari provinsi yakni sembilan provinsi khususnya dan 14 kabupaten/kota mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan aparatur terbaik kami untuk dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya," ujar dia.
Menurut dia, kesempatan ini menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemda.
Menutut Aher, hal tersebut akan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat di daerah.
"Kata kunci manakala kita ingin menghadirkan kinerja pembangunan akuntabilitas keuangan menjadi sangat baik dan kemudian adalah opininya yang tertinggi adalah WTP, ternyata faktor sumber daya aparatur yang harus terus kita tingkatkan kapasitasnya," ujar Aher.
CoE merupakan bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR) untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik.
Progam ini diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. STAR merupakan program yang dibiayai melalui pendanaan dari Asian Development Bank (Loan ADB Nomor 2927-INO).
Melalui STAR telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas personel auditor dan pengelola keuangan negara, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas.
BPKP ditunjuk sebagai Executing Agency yang bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan program ini.
Salah satu kegiatan STAR adalah pemberian beasiswa program S-2 dan S-1 kepada Pengelola Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah.
Sampai Juni 2017, jumlah lulusan program gelar STAR S-1 sebanyak 452 orang dan S-2 sebanyak 1.503 orang, sehingga total sebanyak 1.955 orang atau 78,2 persen dari target DMF (Design and Monitoring Framework).
Selain memberikan beasiswa S-2 dan S-1/D-IV, STAR juga berupaya melakukan transfer of knowlegde kepada aparatur Pemerintah Daerah melalui pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia.
Untuk itu, pada kesempatan ini, selain dengan 9 (sembilan) Gubernur, ditandatangani pula MoU CoE antara Deputi Kepala BPKP RI Bidang PIP Polhukam dan PMK Binsar H Simanjuntak (penanggung jawab STAR BPKP) dengan Rektor dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia.
Kemudian Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin), serta 14 kabupaten/kota (Bupati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk.
Lalu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Anambas, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, dan Wakilota Pare-Pare).
Sementara itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, upaya pembangunan tidak terlepas dari birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Birokrasi yang menjadi komponen dan unsur penggerak pembangunan harus memiliki kualitas yang tinggi, efisien, efektif, bersih, dan akuntabel.
Demikian juga untuk tata kelola pembangunan yang harus memiliki ruang memadai untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional secara bertanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan.
"Untuk itu, fondasi awal yang harus dilakukan adalah penguatan sumber daya dan proses bisnis pemerintahan. Kebutuhan inilah yang dijembatani oleh usaha melalui program State Accountability Revitalization yang didukung oleh ADB," kata Ardan.
Lebih lanjut Ardan menjelaskan, STAR sangat mendukung prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat akuntabilitas.
"Hal ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, peguatan sistem, dan pembelajaran pelatihan, serta penguatan kelembagaan melalui perbaikan sistem terkait akuntabilitas dan pengawasan," katanya.
Penandatanganan MoU ini juga disaksikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dan Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Ainun Naim sebagai bentuk dukungan terwujudnya pengembangan CoE.
Kementerian Dalam Negeri mendukung serta menyambut baik kerjasama ini dalam kerangka atau aspek penguatan akuntabilitas pemerintah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah Pusat ingin perencanaan program strategis nasional bisa berjalan baik hingga tingkat pemerintahan desa. Hal tersebut bisa terwujud apabila ada pola tegak lurus dan sinergitas antar-semua level pemerintahan, termasuk peran perguruan tinggi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat.
"Oleh karenanya, fungsi penguatan akuntabilitas juga harus menjadi hal yang lebih dioptimalkan ke depan," ujar Tjahjo.
Tjahjo menilai peran perguruan tinggi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan daerah dan proses pengambilan kebijakan politik di dalamnya.
"Fungsi perguruan tinggi ini dengan otonomi bebasnya, harus menyampaikan secara kritis prinsip-prinsip masukan secara komprehensif itu jelas," kata Tjahjo.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017