Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan kebijakan sekolah lima hari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun ajaran baru pada dasarnya memiliki tujuan yang bagus.
"Pada dasarnya konsep yang diusung dalam aturan ini memiliki tujuan yang bagus. Namun dalam pelaksanaannya, saya mengkhawatirkan justru menuai beberapa persoalan," kata Ahmad Heryawan, ketika diminta tanggapannya tentang kebijakan tersebut, di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan kebijakan sekolah lima hari ini dikhawatirkan dapat berbenturan dengan kegiatan belajar lainnya seperti Madrasah Diniyah yang biasa digelar usai sekolah umum.
"Kekhawatirannya adalah mungkin nanti ada tabrakan kepentingan dengan madrasah diniyah khususnya bagi yang SD SMP, kalau SMA rata-rata jarang di Diniyah. Sudah keluar sudah lulus. Nanti Diniyah jadi hilang dong. Itu benturan dong disitu," kata Aher.
Menurut dia, mata pelajaran di Diniyah sangat penting bagi pelajar dan menjadi bagian pembentukan karakter yang berdasarkan kearifan lokal sehingga jika diberlakukan sekolah lima hari dikhawatirkan menganggu pendidikan diniyah bagi siswa.
"Jadi urusan Diniyah ini menjadi kearifan lokal kita padahal diniyah itu menjadi bagian cara kita membentuk generasi, cara melengkapi pelajaran yang ada di sekolah keagamaannya kurang dimasukn ke Diniyah. Kan itu bisa menjadi revolusi mental," kata dia.
Selain itu, kebijakan ini juga akan menjadi persoalan tersendiri bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada pembahasan ulang untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar penerapannya bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan yang ada guna mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan sistem delapan jam belajar dengan lima hari sekolah dalam sepekan yang akan dimulai pada tahun ajaran 2017/2018.
Sekolah delapan jam itu bukan hanya di kelas selama delapan jam, siswa dapat belajar apa saja di luar sekolah.
Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) lebih diutamakan pengembangan karakter peserta didik terutama pada tingkat dasar dan menengah, dimana porsi pendidikan karakter sebesar 70 persen sementara akademik 30 persen, dengan menitik beratkan lima nilai utama yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan guru menjadi faktor penting dalam penerapan PPK di sekolah, guru tidak hanya menjadi instruktur atau pengajar tetapi juga penghubung sumber-sumber belajar.
Penerapan delapan jam belajar dalam sehari ini duwujudkan dalam kegiatan intrakulikuler, kokulikuler dan ekstrakulikuler.
Kegiatan kokulikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegitan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik.
Sedangkan kegiatan ekstrakulikuler termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, olah bakat dan keagamaan. Penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap disesuakan dengan kapasitas sekolah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Pada dasarnya konsep yang diusung dalam aturan ini memiliki tujuan yang bagus. Namun dalam pelaksanaannya, saya mengkhawatirkan justru menuai beberapa persoalan," kata Ahmad Heryawan, ketika diminta tanggapannya tentang kebijakan tersebut, di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan kebijakan sekolah lima hari ini dikhawatirkan dapat berbenturan dengan kegiatan belajar lainnya seperti Madrasah Diniyah yang biasa digelar usai sekolah umum.
"Kekhawatirannya adalah mungkin nanti ada tabrakan kepentingan dengan madrasah diniyah khususnya bagi yang SD SMP, kalau SMA rata-rata jarang di Diniyah. Sudah keluar sudah lulus. Nanti Diniyah jadi hilang dong. Itu benturan dong disitu," kata Aher.
Menurut dia, mata pelajaran di Diniyah sangat penting bagi pelajar dan menjadi bagian pembentukan karakter yang berdasarkan kearifan lokal sehingga jika diberlakukan sekolah lima hari dikhawatirkan menganggu pendidikan diniyah bagi siswa.
"Jadi urusan Diniyah ini menjadi kearifan lokal kita padahal diniyah itu menjadi bagian cara kita membentuk generasi, cara melengkapi pelajaran yang ada di sekolah keagamaannya kurang dimasukn ke Diniyah. Kan itu bisa menjadi revolusi mental," kata dia.
Selain itu, kebijakan ini juga akan menjadi persoalan tersendiri bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada pembahasan ulang untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar penerapannya bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan yang ada guna mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan sistem delapan jam belajar dengan lima hari sekolah dalam sepekan yang akan dimulai pada tahun ajaran 2017/2018.
Sekolah delapan jam itu bukan hanya di kelas selama delapan jam, siswa dapat belajar apa saja di luar sekolah.
Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) lebih diutamakan pengembangan karakter peserta didik terutama pada tingkat dasar dan menengah, dimana porsi pendidikan karakter sebesar 70 persen sementara akademik 30 persen, dengan menitik beratkan lima nilai utama yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan guru menjadi faktor penting dalam penerapan PPK di sekolah, guru tidak hanya menjadi instruktur atau pengajar tetapi juga penghubung sumber-sumber belajar.
Penerapan delapan jam belajar dalam sehari ini duwujudkan dalam kegiatan intrakulikuler, kokulikuler dan ekstrakulikuler.
Kegiatan kokulikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegitan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik.
Sedangkan kegiatan ekstrakulikuler termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, olah bakat dan keagamaan. Penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap disesuakan dengan kapasitas sekolah.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017