Antarajabar.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang diumumkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Senin.
"Ini atas hasil kerja pegawai Pemerintah Purwakarta khususnya inspektorat dan Badan Keuangan Daerah. Ini apresiasi BPK terhadap Purwakarta," ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat ditemui usai pengumuman Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di kantor BPK Jabar, Senin.
Dedi mengatakan, opini WTP untuk kali kedua kalinya ini, diraih karena strategi pengelolaan keuangan yang sejalan dengan perkembangan daerahnya.
"Strateginya kepatuhan dalam pengelolaan anggaran. Kepatuhan itu juga ada implikasi. Kalau kepatuhan gak diimbangi keberaniannya pembangunannya terhambat. Sekarang bagaimana membuat elaborasi agar kepatuhan keberanian dengan belanja sejalan," kata dia.
Menurut dia, raihan opini yang positif dapat berimplikasi terhadap stigma kinerja pemerintahan. Artinya, bahwa pemerintah yang meraih WTP, memiliki pengelolaan pemerintahan yang baik.
"WTP memberi kelegaan bagi kita, tidak mengarah ke stigma negatif," katanya.
Apabila pemeriksaan yang dilakukan BPK berpredikat negatif maka akan berpengaruh pada manajemen pemerintahan baik secara yuridis, politik maupun sosial.
"Artinya bahwa stigma kepemimpinannya buruk akan menurunkan elektabilitas. Dewan dan lawan politik akan membuat serangan berdasarkan data dari BPK," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Ini atas hasil kerja pegawai Pemerintah Purwakarta khususnya inspektorat dan Badan Keuangan Daerah. Ini apresiasi BPK terhadap Purwakarta," ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat ditemui usai pengumuman Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di kantor BPK Jabar, Senin.
Dedi mengatakan, opini WTP untuk kali kedua kalinya ini, diraih karena strategi pengelolaan keuangan yang sejalan dengan perkembangan daerahnya.
"Strateginya kepatuhan dalam pengelolaan anggaran. Kepatuhan itu juga ada implikasi. Kalau kepatuhan gak diimbangi keberaniannya pembangunannya terhambat. Sekarang bagaimana membuat elaborasi agar kepatuhan keberanian dengan belanja sejalan," kata dia.
Menurut dia, raihan opini yang positif dapat berimplikasi terhadap stigma kinerja pemerintahan. Artinya, bahwa pemerintah yang meraih WTP, memiliki pengelolaan pemerintahan yang baik.
"WTP memberi kelegaan bagi kita, tidak mengarah ke stigma negatif," katanya.
Apabila pemeriksaan yang dilakukan BPK berpredikat negatif maka akan berpengaruh pada manajemen pemerintahan baik secara yuridis, politik maupun sosial.
"Artinya bahwa stigma kepemimpinannya buruk akan menurunkan elektabilitas. Dewan dan lawan politik akan membuat serangan berdasarkan data dari BPK," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017